FNPBI Sulteng: Program Makan Bergizi Gratis Harus Dievaluasi Dan Disempurnakan, Bukan Dicabut
Sekretaris Wilayah Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Sulawesi Tengah, Agus Randi, menegaskan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis pemerintah yang memberikan manfaat nyata bagi peserta didik dan masyarakat.
PALU, METROSULAWESI.NET- Sekretaris Wilayah Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) Sulawesi Tengah, Agus Randi, menegaskan dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis pemerintah yang memberikan manfaat nyata bagi peserta didik dan masyarakat.
FNPBI Sulawesi Tengah menilai bahwa tuntutan untuk mencabut atau menghentikan Program MBG merupakan pandangan yang tidak objektif dan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat penerima manfaat.
Menurut Agus Randi, Program MBG saat ini telah menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus membantu meringankan beban ekonomi keluarga pekerja, petani, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
"Di tengah masih tingginya tantangan pemenuhan gizi dan tekanan ekonomi yang dihadapi sebagian masyarakat, Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat yang nyata. Banyak keluarga yang terbantu karena anak-anak mereka memperoleh asupan makanan yang lebih baik selama mengikuti proses pendidikan," ujar Agus Randi, dalam keterangan tertulisnya, Kamis 18 Juni 2026.
FNPBI Sulawesi Tengah menghormati hak setiap warga negara, termasuk mahasiswa, untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Namun demikian, FNPBI menilai bahwa sikap yang secara langsung menuntut pencabutan Program MBG dengan mengatasnamakan aspirasi rakyat merupakan kesimpulan yang terlalu sederhana dan kurang mempertimbangkan kondisi objektif penerima manfaat di lapangan.
Menurut FNPBI, kritik yang konstruktif seharusnya diarahkan pada aspek pelaksanaan program apabila ditemukan berbagai kekurangan, seperti persoalan tata kelola, kualitas makanan, pengawasan sanitasi, distribusi, transparansi anggaran, maupun efektivitas pelaksanaan di daerah. Dalam negara demokratis, evaluasi dan pengawasan merupakan hal yang penting, tetapi evaluasi tidak boleh dimaknai sebagai alasan untuk menghilangkan manfaat yang sedang dirasakan oleh masyarakat.
"Yang harus dikritisi adalah bagaimana program ini dijalankan, bukan keberadaan programnya. Jika ada kekurangan, maka pemerintah wajib melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Namun menghentikan program yang membantu pemenuhan gizi anak-anak dan mengurangi beban ekonomi keluarga bukanlah solusi yang berpihak kepada rakyat," tegasnya.
FNPBI Sulawesi Tengah juga memandang bahwa Program MBG memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal apabila dilaksanakan secara tepat. Pengadaan bahan pangan seharusnya memprioritaskan hasil produksi petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha mikro lokal sehingga manfaat ekonomi program dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
Selain itu, FNPBI memberikan perhatian khusus terhadap kondisi pekerja yang terlibat dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia makanan bergizi. Menurut Agus Randi, keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari sejauh mana hak-hak pekerja yang menjalankan program tersebut dihormati dan dilindungi.
FNPBI Sulawesi Tengah mendorong pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk memastikan bahwa pekerja di SPPG memperoleh perlindungan ketenagakerjaan yang layak, termasuk kepastian status kerja, upah yang sesuai ketentuan, jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan, lingkungan kerja yang aman, serta perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
"Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru dijalankan dengan mengabaikan hak-hak pekerja yang berada di garis depan pelaksanaannya. Perlindungan pekerja harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan Program MBG," lanjut Agus.
Oleh karena itu, FNPBI Sulawesi Tengah menyampaikan beberapa sikap sebagai berikut:
Mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis karena memberikan manfaat bagi pemenuhan gizi masyarakat dan membantu mengurangi beban ekonomi keluarga pekerja serta rakyat kecil.
- Mendorong pemerintah untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan program guna menjamin kualitas, keamanan, dan pemerataan layanan.
- Menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta pelaksanaan program di seluruh daerah.
- Mendorong keterlibatan petani, nelayan, peternak, koperasi, dan UMKM lokal dalam rantai pasok Program MBG.
- Menuntut perlindungan penuh terhadap seluruh pekerja yang terlibat dalam operasional SPPG, termasuk pemenuhan hak-hak normatif ketenagakerjaan dan jaminan sosial.
- Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal dan mengawasi pelaksanaan Program MBG agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.
Sebagai organisasi yang memperjuangkan kepentingan buruh dan rakyat tertindas, FNPBI Sulawesi Tengah berpandangan bahwa keberpihakan kepada rakyat tidak hanya diwujudkan melalui kritik terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga melalui upaya memastikan agar setiap program yang bermanfaat bagi masyarakat dapat berjalan lebih baik, lebih adil, dan lebih berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. (*)
Apa Reaksimu?
