Kemiskinan dan Stunting di Sulteng Menurun

PALU, METROSULAWESI.NET - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) tingkat provinsi, di Ruang Nagana Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (23/7/2025).

Rakor dibuka resmi oleh Wagub Reny Lamadjido. Hadir pada saat itu Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI Robben Rico, Wakil Wali Kota Palu, para wakil bupati se Sulawesi Tengah, pimpinan perangkat daerah, Forkopimda, perwakilan perbankan, dunia usaha, organisasi masyarakat, serta mitra pembangunan.

Dalam sambutan membuka kegiatan itu, Wagub Reny Lamadjido menegaskan bahwa persoalan kemiskinan dan stunting adalah dua sisi dari tantangan pembangunan daerah yang harus diselesaikan secara bersamaan dan sistematis.

Data menunjukkan, kemiskinan di Sulawesi Tengah berhasil ditekan hingga 11,04% pada tahun 2024 dan angka stunting menurun menjadi 26,1%. Meski menunjukkan tren positif, kedua isu ini masih memerlukan kerja keras semua pihak untuk memastikan hasil yang lebih signifikan dan merata di seluruh kabupaten/kota.

Wagub juga menekankan pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan penyaluran program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan secara tepat sasaran. 

Selain itu, Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Stranas P3S) juga menjadi acuan pemerintah dalam menurunkan prevalensi stunting nasional menjadi 14,4% dan target Provinsi Sulteng sebesar 18% pada tahun 2029.

Lebih lanjut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menjadikan integrasi program 9 BERANI, terutama BERANI Sehat, BERANI Sejahtera, dan BERANI Cerdas, sebagai tulang punggung dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan stunting. Kolaborasi antarsektor, akurasi data, serta pemantauan yang berkelanjutan menjadi kunci sukses kebijakan ini.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen Kementerian Sosial RI bersama Wakil Gubernur Sulawesi Tengah menyerahkan secara simbolis dokumen Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan (RAT) Tahun 2025 dan Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024 (LP2KD) kepada kabupaten/kota, sebagai bentuk nyata penguatan koordinasi dan evaluasi kinerja. 

Selain itu, dilakukan pula penandatanganan status kemandirian desa berdasarkan Indeks Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, serta penerimaan simbolis lima orang siswa Sekolah Rakyat Tadulako Nambaso, sebagai perwujudan keberpihakan daerah terhadap peningkatan kualitas generasi bangsa. (ril/*)