Kopdes Merah Putih Akan Jadi Penyalur Sembako, Gas LPG dan Pupuk

JAKARTA, METROSULAWESI.NET-  Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih disebutkan akan menjadi penyalur logistik subsidi dari pemerintah. Seperti: sembako, gas LPG dan pupuk.

Hal itu disebutkan oleh Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi  dalam Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Kopdes/Kel Merah Putih di Provinsi Sumatera Selatan, pada Selasa 27 Mei 2025.

Dalam keterangan tertulisnya, Budi mengatakan, akan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan barang-barang atau komoditas yang disubsidi negara.

Selain menyalurkan sembako, gas LPG dan pupuk, Kopdes merah putih juga akan berbisnis obat-obatan dan layanan kesehatan. Bisnis ini akan dikelola melalui unit bisnis lainnya yang dikelola dalam satu ekosistem.

“Karena barang bersubsidi esensinya adalah barang milik publik maka saluran distribusi juga harus milik publik yang dalam hal ini adalah kopdes merah putih," katanya.

Pada kesempatan kunjungannya itu, Budi Arie mengingatkan kepada seluruh kepala desa atau kepala kelurahan agar tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan terkait pembentukan kopdes.

"Jadi tidak usah khawatir. Semua barang yang disalurkan untuk rakyat dari negara akan dapat dikelola melalui kopdes ini," ujarnya.

Terkait dengan keluhan para kepala desa soal biaya notaris pembentukan koperasi, Budi Arie kembali menegaskan bahwa saat ini biayanya sangat terjangkau. Kementerian Koperasi dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah menandatangani nota kesepakatan kerja sama untuk percepatan penerbitan akta notaris koperasi dengan biaya sekitar Rp2,5 juta per desa.

Budi Arie menyebut sebelumnya rata-rata biaya pembuatan akta notaris untuk pendirian sebuah lembaga rata-rata mencapai hingga Rp7 juta.

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (26/5), Budi Arie menjelaskan bahwa ide koperasi desa merah putih ini merupakan inisiatif presiden untuk memastikan barang-barang yang disubsidi negara benar-benar sampai ke masyarakat secara efektif dan efisien. Tujuannya agar dana subsidi yang besar tidak sia-sia dan benar-benar tepat sasaran.

Ia menyoroti masalah efisiensi dalam penyaluran subsidi selama ini. Ia mencontohkan subsidi pupuk yang sebesar Rp43 triliun.

Harga pupuk dari pabrik sekitar Rp2.300 per kg dan dengan ongkos angkut Rp300—Rp400, harga dibanderol menjadi Rp2.600. Namun, di pasaran harga pupuk bersubsidi bisa melonjak hingga Rp4.800 per kg. (ant)