Pemprov Beri Bantuan Revitalisasi Rumah Adat

PALU, METROSULAWESI.NET - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyerahkan bantuan revitalisasi rumah adat se Sulawesi Tengah sebagai wujud komitmen dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya daerah agar tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Penyerahan bantuan diserahkan langsung Gubernur Anwar Hafid usai melantik Forum Komunikasi Pemangku Adat (FKPA) di Palu, Selasa (14/4/2026).

Nilai bantuan sebesar Rp50 juta masing-masing kabupaten dan kota. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Gubernur dan diterima pimpinan daerah.

Dalam acara tersebut, diberikan pula penghargaan tanda kehormatan adat kepada para gubernur Sulawesi Tengah sebelumnya sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian mereka dalam membangun daerah.

Gubernur Anwar Hafid mengatakan,arah pembangunan Sulawesi Tengah mengedepankan semangat Berani Harmoni dan Berani Berkah, yakni pembangunan yang selaras dengan nilai budaya serta memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat.

“Melalui tagline Berani Beradat, Berdaya untuk Masa Depan, kita menjadikan adat sebagai kekuatan dalam menghadapi tantangan zaman,” ujar Anwar.

Ia menambahkan, nilai-nilai kearifan lokal dan spiritual harus menjadi bagian integral dalam sistem pemerintahan. Menurutnya, daerah yang mampu bertahan dan berkembang adalah yang memiliki akar kuat pada nilai budaya dan spiritualitas.

Pembentukan FKPA, lanjut Anwar, merupakan gagasan yang telah dirancang bersama wakil gubernur sejak sebelum menjabat, dan kini telah diformalkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“FKPA ini hadir sebagai wadah komunikasi, diskusi, dan silaturahmi untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman budaya di Sulawesi Tengah,” katanya.

Anwar juga mengaku bangga atas kehadiran para tokoh adat dan raja-raja dari seluruh Sulawesi Tengah. Ia menilai, kehadiran lintas generasi tersebut menjadi simbol kuatnya persatuan di daerah.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga serta menghidupkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal di tengah masyarakat. FKPA diharapkan menjadi motor penggerak dalam memperkuat peran pemangku adat di seluruh wilayah.

Anwar berharap FKPA dapat menjadi jembatan efektif antara pemerintah dan para pemangku adat, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga hingga kabupaten dan kota.

“Tidak hanya hadir di tingkat provinsi, tapi juga dapat terbentuk hingga kabupaten dan kota agar dapat membantu memfasilitasi para pemangku adat,” tuturnya. (ril/*)