Gubernur Anwar Apresiasi Program Satu Harga Sekdakab Parimo
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap Proyek Perubahan “Program Satu Harga dari Gerbang Desa untuk Indonesia” yang dipaparkan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Parigi Moutong, Zulfinasran Achmad.
PALU, METROSULAWESI.NET- Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap Proyek Perubahan “Program Satu Harga dari Gerbang Desa untuk Indonesia” yang dipaparkan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Parigi Moutong, Zulfinasran Achmad.
Program tersebut menekankan kolaborasi penguatan lembaga ekonomi daerah dalam ekosistem distribusi pangan. Konsepnya mengadopsi semangat program unggulan Pemprov Sulteng, yakni Berani Murah dan Berani Panen Raya.
Dalam paparannya di Ruang Kerja Gubernur, Kamis (18/9/2025), Zulfinasran menjelaskan bahwa program ini lahir dari tantangan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Diklat PIM angkatan 63. Menurutnya, program tersebut tidak hanya berorientasi lokal, melainkan juga berpotensi menjadi kebijakan strategis di tingkat provinsi bahkan nasional.
“Intinya bagaimana menjamin kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau sekaligus memastikan petani memperoleh nilai jual hasil panen yang layak. Program ini kami sinkronkan dengan visi Presiden, kebijakan nasional, hingga misi daerah,” jelas Zulfinasran.
Menanggapi hal itu, Gubernur Anwar Hafid menyatakan dukungannya. Ia menilai Program Satu Harga sejalan dengan visi-misi Pemprov, khususnya melalui program Berani Murah yang fokus pada stabilisasi harga sembako serta Berani Panen Raya yang menjamin kesejahteraan petani.
“Saya sangat mendukung program ini. Kalau bisa, kita angkat menjadi kebijakan tingkat provinsi. Saya siap mendorong lahirnya peraturan gubernur, bahkan peraturan daerah jika diperlukan,” tegasnya.
Menurut Anwar, implementasi program ini tidak hanya membantu pengendalian inflasi, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi hingga ke desa-desa. Ia menilai digitalisasi distribusi pangan menjadi langkah tepat untuk memangkas rantai distribusi serta memastikan keterjangkauan harga.
“Dengan digitalisasi, pemerintah bisa memantau stok dan harga hingga tingkat koperasi. Jika berjalan baik, Sulawesi Tengah akan menjadi provinsi percontohan dalam pengendalian harga dan penguatan ekonomi desa sesuai harapan Presiden,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur menjadwalkan rapat kerja bersama Sekda se-Sulteng pada 24 September di Parigi Moutong untuk membahas teknis pelaksanaan program. Pertemuan itu diharapkan menghasilkan komitmen bersama memperkuat peran koperasi dan BUMD pangan sebagai penopang stabilitas harga daerah.
“Program ini jangan hanya berhenti di Parigi Moutong, tapi harus kita gerakkan di seluruh 13 kabupaten dan kota. Dengan kebersamaan, kita bisa wujudkan keadilan harga bagi masyarakat dan kesejahteraan bagi petani,” kata Anwar.(ril/*)
Apa Reaksimu?


