Kakanwil BPN Sulteng Paparkan One Map One Policy kepada Gubernur

PALU, METROSULAWESI.NET- Dalam upaya mempercepat kepastian hukum dan tata kelola pertanahan yang lebih baik di Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulawesi Tengah, Muhammad Naim, memaparkan rencana implementasi One Map One Policy melalui Geoportal Kementerian ATR/BPN kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, beserta jajarannya.

Inisiatif ini merupakan langkah konkret BPN Sulteng dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyediaan data spasial yang terintegrasi, akurat, dan transparan.

Dalam paparannya, Muhammad Naim menjelaskan bahwa Geoportal ini akan menjadi basis data tunggal yang krusial untuk mencegah tumpang tindih lahan dan meminimalisir sengketa agraria.

"Melalui One Map One Policy yang terintegrasi dalam Geoportal ini, kita ingin memastikan bahwa seluruh perencanaan pembangunan di Sulawesi Tengah, khususnya di kawasan strategis, berdiri di atas data pertanahan yang valid. Ini adalah kunci untuk memberikan kepastian investasi dan kesejahteraan masyarakat," ujar Muhammad Naim.

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyambut positif inovasi dan gerak cepat yang dilakukan oleh Kanwil BPN Sulteng. Beliau menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan BPN untuk mengurai benang kusut masalah pertanahan.

"Data satu peta ini adalah mimpi kita bersama. Dengan adanya Geoportal ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sangat terbantu dalam mengambil kebijakan tata ruang yang presisi. Saya mengapresiasi Pak Kakanwil dan jajaran yang telah proaktif menghadirkan solusi digital ini," ungkap Anwar Hafid.

Turut hadir mendampingi Kakanwil dalam pertemuan tersebut, sejumlah Pejabat Administrator di lingkungan Kanwil BPN Sulteng, serta para Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) dari wilayah Pasigala (Palu, Sigi, dan Donggala) yang menjadi fokus utama kawasan strategis di Sulawesi Tengah. Kehadiran Kakantah Pasigala menandakan kesiapan penuh jajaran BPN di tingkat kabupaten/kota untuk mengawal implementasi kebijakan ini di lapangan.

Dengan terintegrasinya sistem ini, diharapkan percepatan pembangunan infrastruktur dan investasi di Sulawesi Tengah dapat berjalan beriringan dengan tertib administrasi pertanahan. (adv)