Menyemai Harapan pada Mangrove

Sumbawa, 08/7 (ANTARA) - Muhamad Isnaini menapaki gundukan karang saat air laut perlahan surut akibat rotasi bumi dan pengaruh gravitasi bulan di Desa Labuhan Alas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Tangannya sesekali menyentuh daun pohon mangrove setinggi dua meter yang tumbuh di antara rumah dan tambak, lalu mulai menjelaskan aneka manfaat tanaman bakau bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat pesisir.

"Akar mangrove, terutama dari spesies Rhizophora, digunakan oleh masyarakat sebagai campuran untuk membuat Minyak Sumbawa," ucap pria berumur 53 tahun itu, saat ditemui di sela-sela aktivitas penanaman mangrove di Sumbawa, pada 7 Juli 2026.

Minyak Sumbawa merupakan ramuan herbal tradisional dari Nusa Tenggara Barat yang dibuat dari puluhan akar kayu hutan dan santan kelapa. Minyak itu berguna untuk pijat, meredakan nyeri otot, mengatasi gatal, hingga menyembuhkan luka.

Isnaini, selaku Kordinator Komunitas Mangrove Sumbawa bercerita tentang hidangan ikan bakar berkuah dengan cita rasa asam yang disebut Sepat Sumbawa juga menggunakan akar mangrove Rhizophora.

Berbeda dengan Minyak Sumbawa yang memanfaatkan akar mangrove tua, Sepat Sumbawa menggunakan akar muda yang masih lunak dan belum menyentuh permukaan tanah. Akar itu diolah menjadi bumbu yang memberikan cita rasa khas pada masakan tradisional tersebut.

Kehidupan masyarakat setempat yang terikat dengan mangrove menunjukkan bahwa ekosistem pesisir bukan sekadar benteng alami, tetapi juga bagian dari identitas budaya dan sumber penghidupan.

Di luar manfaat ekonomi dan budaya, mangrove memiliki peran ekologis yang jauh lebih besar.

Hutan mangrove menjadi habitat bagi berbagai jenis ikan, udang, kepiting, dan kerang yang menjadi sumber mata pencaharian nelayan. Rimbunnya akar mangrove juga berfungsi sebagai tempat pembesaran biota laut sebelum bermigrasi ke perairan yang lebih dalam.

Sejak 2014, Komunitas Mangrove Sumbawa yang beranggotakan 100 orang melakukan penanaman mangrove di sepanjang kawasan pesisir Kabupaten Sumbawa. Aksi itu bertujuan memperbaiki kondisi lingkungan pesisir.

Ekspansi ladang jagung yang merambah hingga ke kawasan hutan berdampak kepada wilayah pesisir. Pupuk kimia, pestisida maupun herbisida hanyut terbawa hujan, hingga ke dataran rendah dan sungai, lalu bermuara ke laut merusak terumbu karang serta meracuni ikan.

Para nelayan kecil yang tidak memiliki alat tangkap adalah kelompok paling rentan bila ekosistem pesisir rusak. Mereka harus berlayar cukup jauh untuk bisa mendapatkan ikan.

Pepohonan mangrove yang tumbuh di sepanjang pesisir berperan menyaring bahan kimia berbahaya—hasil dari aktivitas pertanian yang ekstrakstif—agar tidak mencemari laut.

Tobat ekologis

Aksi menanam bibit mangrove bagi warga pesisir punya makna substantif tentang upaya menjaga warisan budaya, melindungi sumber penghidupan, sekaligus berkontribusi terhadap upaya mitigasi perubahan iklim.

Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan pohon mangrove dapat menyerap karbon sebanyak lima kali lipat ketimbang hutan daratan tropis.

Karbon tidak hanya disimpan pada bagian batang dan daun, tetapi juga terakumulasi dalam lapisan tanah berlumpur selama puluhan, hingga ratusan tahun. Rehabilitasi mangrove menjadi elemen kunci untuk mengurangi risiko perubahan iklim berbasis ekosistem.

Kementerian Lingkungan Hidup mendengungkan gerakan tobat ekologis skala nasional melalui aksi rehabilitasi mangrove, mengingat Indonesia merupakan negara maritim. Langkah strategis itu guna menghadapi beragam tantangan yang timbul di wilayah pesisir.

Ancaman perubahan iklim menyebabkan kenaikan muka laut, pengasaman air laut, dan kerusakan terumbu karang yang tentu saja sangat berdampak bagi negara kepulauan.

Pohon mangrove yang punya sistem perakaran sangat kuat mampu melindungi daratan dari abrasi, meredam energi gelombang dan badai, mengurangi intrusi air laut ke daratan, bahkan menahan hempasan tsunami.

Indonesia memiliki sekitar 20 persen dari total mangrove dunia. Bank Dunia memproyeksikan keberadaan ekosistem mangrove yang tumbuh di Indonesia menyimpan sekitar 1.087 ton karbon per hektare.

Berdasarkan Peta Mangrove Nasional tahun 2025 yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup, luas hutan mangrove di Indonesia tercatat sebanyak 3,45 juta hektare. Dari angka itu ada 30 persen atau setara 700 ribu hektare hutan mangrove dalam kondisi rusak.

Kumandang tobat ekologis berlangsung untuk periode 2026 hingga 2028. Pemerintah mengajak seluruh pihak menempatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai fondasi fundamental dalam setiap kebijakan pembangunan nasional.

Tobat ekologis menjadi momentum bagi seluruh elemen bangsa untuk jujur menyadari kesalahan masa lalu dalam mengeksploitasi alam, melakukan perbaikan nyata, dan berkomitmen kuat untuk tidak mengulangi kesalahan serupa.

Transformasi kesadaran tersebut menggeser fokus pembangunan nasional ke arah pelestarian aktif dan pemulihan sistematis ruang hidup demi mewariskan keberlanjutan dan manfaat pelestarian lingkungan bagi generasi penerus.

Harapan besar tobat ekologis tersimpan di balik akar-akar mangrove yang mencengkeram sedimen agar kondisi lingkungan pesisir bisa terus lestari dan terjaga dari ancaman krisis iklim.

Kolaborasi multipihak

Luas kerusakan hutan mangrove yang mencapai 700 ribu hektare atau hampir setara 10,5 kali luas DKI Jakarta membuat kegiatan pemulihan tidak mungkin hanya mengandalkan upaya kolektif masyarakat atau kebijakan pemerintah semata.

Keterlibatan sektor swasta menjadi faktor penting untuk mempercepat pemulihan ekosistem pesisir, sekaligus memperkuat agenda mitigasi perubahan iklim di Indonesia.

Kolaborasi multipihak memungkinkan penyediaan pendanaan, teknologi, serta pendampingan kepada masyarakat tepi laut agar aksi rehabilitasi mangrove dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan pihaknya telah menetapkan target rehabilitasi 12.000 hektare lahan mangrove di seluruh Indonesia.

Proyek terbesar terletak di Papua, dengan angka mencapai 10.000 ribu hektare dan sisanya 2.000 hektare tersebar di delapan provinsi yang meliputi Nusa Tenggara Barat, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Lokasi penanaman mangrove ditentukan atas usulan Kementerian Lingkungan Hidup yang kemudian diverifikasi oleh tim dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama dengan pemerintah dan kelompok masyarakat sebagai bagian dari dukungan terhadap target rehabilitasi mangrove nasional.

Di Nusa Tenggara Barat, aksi itu menanam 1,5 juta bibit mangrove pada lahan seluas 484 hektare. Program itu melibatkan sekitar 1.500 warga lokal dalam berbagai tahapan kegiatan, mulai dari pembibitan, penanaman, hingga pemeliharaan.

Di Kabupaten Mimika, Papua, perseroan telah menanam sebanyak 5,5 juta bibit mangrove pada area seluas lebih dari 2.184 hektare.

Keterlibatan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan maupun komitmen keberlanjutan mengungkit upaya percepatan rehabilitasi mangrove karena setiap bibit yang tumbuh bukan hanya memulihkan hutan yang rusak, tetapi juga menjaga kehidupan, budaya, dan masa depan masyarakat pesisir.

Aksi menanam bakau merupakan sebuah proyek jangka panjang yang dapat dinikmati bukan hari ini. Kolaborasi menjaga ekosistem pesisir adalah salah satu warisan paling berharga untuk generasi mendatang agar mereka siap menghadapi perubahan iklim. (antara)