Minim Dana Pusat, DPRD Poso Dorong Pemkab Lirik Pasar Karbon

POSO, METROSULAWESI.NET-  Ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap dana transfer pusat mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Poso untuk bergerak cepat mencari alternatif pendanaan baru.

Dalam Workshop Nasional Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD), peluang implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan sektor energi terbarukan mencuat sebagai solusi strategis bagi masa depan pembangunan daerah.

 Wakil Ketua I DPRD Poso, Sesi Kristina Dharmawati Mapeda, menegaskan bahwa Kabupaten Poso memiliki modal alam yang sangat besar untuk mengambil peran dalam perdagangan karbon global.

Potensi tersebut utamanya bersumber dari kekayaan hutan yang luas serta sektor energi terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang sudah berjalan di wilayah tersebut.

 “Kabupaten Poso memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon melalui kekayaan hutan dan sektor energi terbarukan (PLTA) melalui implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Langkah ini tidak hanya berkontribusi menjaga iklim global, tetapi juga membuka sumber pendapatan baru bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal,” ujar Sesi, kepada Metrosulawesi, Kamis 4 Juni 2026.

Saat ini kata Sesi, kondisi keuangan Kabupaten Poso tengah menghadapi tekanan fiskal yang cukup berat, di mana roda keuangan daerah belum berjalan secara normal akibat ketergantungan yang teramat tinggi pada Transfer Keuangan ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.

 Sesi mengingatkan bahwa situasi ini harus menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kebijakan di Poso.

 “Tekanan fiskal yang membuat keadaan keuangan Kabupaten Poso tidak berjalan normal saat ini menjadi peringatan bagi Pemerintah Daerah dan juga DPRD. Saatnya kita harus berjuang keras bersama menciptakan sumber pendanaan baru dari sektor ekonomi hijau,” ungkapnya.

 Oleh karena itu kata politisi partai Golkar Poso ini menegaskan,  skema pembiayaan konvensional dinilai sudah tidak lagi cukup untuk membiayai pembangunan berkelanjutan di Poso.

Dirinya menekankan pentingnya sinergi yang solid antara pihak eksekutif dan legislatif guna melahirkan regulasi dan kebijakan yang ramah investasi hijau.(pul)