Pusat Akomodasi 12 Titik KNMP di Donggala

DONGGALA, METROSULAWESI.NET - Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala, Ali Asegaf, menitipkan pesan penting kepada tim surveyor yang akan turun ke lapangan untuk mematangkan persiapan pembangunan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun anggaran 2027 mendatang. Ia meminta seluruh tim survei untuk tetap tenang dan menikmati proses di lapangan demi mendapatkan data peninjauan lokasi yang akurat.

Pesan bernada santai namun tegas tersebut disampaikan Ali Asegaf saat memimpin rapat pendahuluan (framework meeting) program KNMP 2027 bersama jajaran pengurus dan tim teknis dari lembaga swadaya masyarakat, Yayasan Mutiara Lembah Khatulistiwa.

Ali mengakui, proses penentuan titik lokasi pembangunan program strategis nasional bentukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut tidaklah mudah. Legalitas dan status kepemilikan lahan pesisir menjadi salah satu tantangan paling krusial yang kerap dihadapi oleh pemerintah daerah maupun tim teknis di lapangan.

“Saya minta kepada tim surveyor, bawa santai dan happy saja, tidak boleh tegang dalam melakukan survei lokasi pembangunan KNMP ini. Kita semua tahu, tantangan utamanya memang selalu berada di persoalan lahan,” ujar Ali di hadapan seluruh peserta rapat.

Untuk memotivasi tim, Ali sempat menceritakan kilas balik pengalamannya saat mengawal program serupa di masa lalu. Ia mengisahkan perjuangan berat yang harus dilaluinya demi mengamankan legalitas lahan demi kemaslahatan masyarakat pesisir di wilayah utara Donggala.

“Saya punya pengalaman tersendiri waktu mengurus hal ini di Desa Tompe. Bayangkan, selama satu minggu penuh saya harus bertahan di sana hanya untuk mengurus persoalan lahan. Lahan sekecil itu ternyata dimiliki oleh 22 orang yang berbeda. Namun berkat pendekatan yang persuasif dan kesabaran, akhirnya masyarakat setempat bersedia menyerahkan lahan tersebut kepada kami demi menyukseskan pembangunan KNMP,” kenang Ali.

Selain memberikan suntikan motivasi kepada tim surveyor, Ali Asegaf juga memberikan penekanan khusus terkait target pemetaan kawasan. Ia berharap besar agar Desa Loli Tasiburi, yang terletak di Kecamatan Banawa, menjadi prioritas utama dalam realisasi pembangunan infrastruktur nelayan pada periode 2027 kelak.

Menurut Ali, urgensi penentuan skala prioritas ini harus dilakukan mengingat adanya pembatasan kuota usulan dari pemerintah pusat. Keterbatasan kuota membuat Pemkab Donggala harus jeli dalam memilih desa nelayan yang paling membutuhkan sentuhan fasilitas hulu hingga hilir.

“Pada awalnya, kami dari Dinas Perikanan mengusulkan sebanyak 15 titik potensial untuk pembangunan KNMP 2026 dan 2027. Namun setelah melalui proses kurasi di tingkat pusat, kuota resmi yang diberikan oleh pihak kementerian hanya berjumlah 12 titik saja. Berdasarkan pertimbangan teknis dan kebutuhan riil masyarakat kelautan kita, Desa Loli Tasiburi harus masuk dan dikawal menjadi prioritas dalam daftar program ini,” tegasnya.

Pernyataan Kadis Perikanan tersebut mendapat respons positif dan dukungan penuh dari pihak mitra pembangunan. Pembina Yayasan Mutiara Lembah Khatulistiwa, Najamudin Laganing, menyatakan sepakat dengan analisis yang dipaparkan oleh Ali Asegaf.

Najamudin membenarkan bahwa hambatan utama yang berpotensi memperlambat realisasi program jaminan kesejahteraan pesisir ini memang terletak pada dinamika sosial dan legalitas hak milik atas tanah. Pihaknya berkomitmen akan melakukan pendekatan sosiologis yang humanis selama proses survei berjalan agar tidak memicu konflik di tengah masyarakat nelayan.

Pewarta: Tamsyir Ramli 
Editor: Udin Salim