Undata Disarankan Digitalisasi Pendaftaran untuk Tekan Antrean

PALU, METROSULAWESI.NET - Tim Komnas HAM Sulawesi Tengah turun memantau pemenuhan hak atas kesehatan di RSUD Undata Provinsi Sulteng, Selasa, 10 Juni 2025. Tim dipimpin Kepala Komnas HAM Sulawesi Tengah, Livand Breemer.

Livand menerangkan saat pemantauan pihaknya menemukan banyaknya pasien yang mengantre untuk mendapatkan layanan poli di RSUD Undata. Antrean penuh sesak dan panas membuat keadaan terlihat tidak memenuhi standar pelayanan prima yang baik dan ideal.

"Kondisi ini disebabkan metode antrean masih manual dan pengambilan sidik jari untuk tiap pasien (persyaratan BPJS) yang membuat antrean makin lama," terangnya.

Dengan kondisi ini, Komnas HAM menyarankan ke manajemen RSUD Undata lewat Wakil Direktur Bidang Pelayanan dr. Natsir untuk mendigitalisasi proses pendaftaran agar mengurangi jumlah antrean yang banyak. 

Kekurangan SDM dalam hal ini Dokter ahli di RSUD Undata juga membuat pelayanan makin lambat karena jumlah pasien tidak sebanding dengan tenaga dokter yang tersedia, ditambah lagi terbatasnya Ruang Operasi dan Rawat Inap, 

Dalam pantauan Komnas HAM Sulawesi Tengah, jumlah masyarakat yang berkunjung ke RSUD Undata lebih dari 200 orang pasien per harinya.

Komnas HAM juga meninjau IGD dan menemukan satu ruang operasi di UGD Undata yang belum terisi atau masih kosong sehingga belum bisa digunakan.

Kata Livand, setiap manusia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas. Begitu pun petugas kesehatan sebagai pekerja-pekerja kemanusian yang patut dijaga dan dihormati.

Reporter: Michael Simanjuntak 
Editor: Yusuf Bj