BLT di Poso Mulai Dicairkan: Masih Ada Warga Keluhkan Data, Dianggap Tak Tepat Sasaran

POSO, METROSULAWESI.NET-  Program Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) sebesar Rp900 ribu per keluarga yang mulai cair sejak Oktober 2025 kembali menuai sorotan.

Warga  Poso mengeluhkan  data penerima yang dianggap tidak tepat sasaran.

Bantuan yang sejatinya ditujukan untuk masyarakat rentan ekonomi ini dinilai meimbulkan ketimpangan data sosial dan transparansi penyaluran.

Warga  Kelurahan Kayamanya, Rahman,  mengaku heran karena beberapa keluarga mampu justru masuk dalam penerima BLT Kesra,  sementara itu warga miskin utamanya para janda yang tidak ada pekerjaan serta miskin yang jelas membutuhkan malah tidak terdaftar.

"Penerima masih perlu diverifikasi ulang. Sebab ditemukan banyak orang mapan dan mampu, bisa menerima bantuan, lebih fatal lagi mereka datang ke kantor pos gunakan mobil, jelas pasti ekonomi mereka mampu, kenapa warga miskin tidak tersentuh bantuan," ungkapnya kepada Metrosulawesi, Senin (1/12) seraya menyebut  banyak data lama yang belum diperbarui, terutama dari hasil survei sosial ekonomi 2022.

Ia menilai pemerintah terkesan lambat dalam melakukan pembaruan data.

Padahal, verifikasi seharusnya dilakukan sebelum bantuan disalurkan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

Sementara itu, anggota DPRD Poso Iskandar Lamuka dengan tegas   meminta Pemerintah  Pusat memberdayakan RT/RW untuk mendata warga yang layak menerima Bansos PKH, BLT, BPNT, dan lainnya, dirinya juga meminta  pendamping program di desa/kelurahan untuk dihapus saja.

Sementara itu, Sekretaris Dinsos Poso Andre Taruklabi, soal penerima BLT Kesra yang konon tidak sesuai harapan menegaskan, pendataan  calon penerima BLTS bukan dilalukan Dinas Sosial, sehingga asumsi yang menyalahkan kami itu kurang tepat.

 "Dugaan data penerima yang tidak sinkron bukan semata kesalahan Dinsos, melainkan merujuk pada data yang telah ditetapkan," lanjut Andre.

Soal sorotan dugaan nepotisme  menjadi  penyebab tidak tepatnya sasaran bansos di lapangan, Andre justru mencurigai hal itu terjadi di  desa atau kelurahan, di mana pihak Lurah atau Desa diduga lebih mengutamakan hubungan family dan kerabat dekat dalam pengusulan data penerima.(pul)