Kantah Poso Memulai PTSL 2026

Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Poso resmi memulai tahapan Program Strategis Nasional (PSN) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2026.

Jan 29, 2026 - 08:00
 0
Kantah Poso Memulai PTSL 2026
Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Poso resmi memulai tahapan Program Strategis Nasional (PSN) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2026. (Foto: Ist)

POSO, METROSULAWESI.NET - Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Poso resmi memulai tahapan Program Strategis Nasional (PSN) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2026. 

Hal ini ditandai dengan Pelantikan Panitia Ajudikasi dan Satuan Tugas (Satgas) yang berlangsung khidmat sebagai langkah awal mewujudkan tertib administrasi pertanahan di wilayah Poso, Selasa (27/1).

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Poso Hj. Amanda Maisura, dalam arahannya menegaskan bahwa PTSL bukan sekadar agenda rutin, melainkan upaya negara dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat secara transparan dan akuntabel.

Mitigasi Risiko dan Akurasi Data 

Dalam prosesnya, Kepala Kantor menginstruksikan seluruh jajaran untuk mengedepankan manajemen risiko. Hal ini bertujuan agar setiap tahapan—mulai dari pengumpulan data hingga penerbitan sertifikat—berjalan sesuai prosedur untuk meminimalisir potensi kendala hukum di masa depan.

"Seluruh panitia dan Satgas harus bekerja dengan cermat. Antisipasi setiap risiko yang mungkin timbul di lapangan agar hasil dari program ini benar-benar berkualitas," tegasnya.

Satu poin krusial yang ditekankan adalah keterlibatan langsung masyarakat. Kantor Pertanahan mewajibkan kehadiran pemilik tanah pada saat proses pengukuran batas bidang tanah berlangsung.

"Partisipasi aktif masyarakat adalah kunci. Kehadiran pemilik saat pengukuran sangat penting untuk memastikan kejelasan batas-batas tanah guna menghindari sengketa di kemudian hari," tambah Kepala Kantor.

Ia menegaskan Keberhasilan PTSL 2026 juga sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Kantor Pertanahan berharap Pemerintah Desa dapat terus menjaga sinergi yang solid dalam membantu validasi data dan sosialisasi kepada warga.

Dengan kerja sama yang kuat antara Kantor Pertanahan, Pemerintah Desa, dan masyarakat, diharapkan target sertifikasi tanah di Kabupaten Poso dapat tercapai secara optimal guna mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui aset yang berkepastian hukum.

Reporter: Saiful Sulayapi
Editor: Udin Salim

Apa Reaksimu?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow