Membangun Jambi dari Pinggiran

PROVINSI Jambi kerap dipersepsikan sebagai wilayah kaya sumber daya alam dengan potensi ekonomi lokal yang besar. Persepsi tersebut tidak sepenuhnya keliru, tetapi pembangunan daerah masih menyisakan persoalan struktural serius berupa ketimpangan antarwilayah, ketergantungan tinggi pada sektor primer, serta lemahnya penciptaan nilai tambah bagi ekonomi rakyat. Selama persoalan ini terus direproduksi, kekayaan sumber daya tidak akan bertransformasi menjadi kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi Jambi beberapa tahun terakhir menunjukkan stabilitas secara statistik, tetapi capaian tersebut lebih mencerminkan kinerja makro ketimbang realitas sosial ekonomi masyarakat wilayah pinggiran dan perdesaan. Ketimpangan antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan wilayah pinggiran tetap terasa kuat, menandakan bahwa pertumbuhan belum berfungsi sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan. Ukuran keberhasilan pembangunan menjadi problematis apabila hanya bertumpu pada angka pertumbuhan tanpa mempertimbangkan distribusi manfaatnya.

Persoalan utama pembangunan Jambi tidak semata bersumber pada keterbatasan sumber daya, melainkan pada cara kebijakan dirancang dan dijalankan. Pendekatan sektoral dan top-down masih dipertahankan meskipun berulang kali gagal menjawab kebutuhan masyarakat tingkat lokal. Logika perencanaan yang terlalu berorientasi pada target administratif dan serapan anggaran menjauhkan kebijakan dari realitas sosial dan ekonomi wilayah pinggiran.

Pola kebijakan semacam itu mendorong lahirnya program pembangunan seragam, berjangka pendek, dan berorientasi proyek. Pembangunan fisik berjalan, tetapi penguatan struktur ekonomi lokal tertinggal. Situasi tersebut menempatkan wilayah pinggiran bukan sebagai subjek pembangunan, melainkan sebagai objek kebijakan yang menyesuaikan diri terhadap desain pembangunan dari pusat kekuasaan daerah.

Ironi pembangunan Jambi semakin tampak apabila dikaitkan dengan besarnya potensi ekonomi lokal wilayah pinggiran. Perkebunan rakyat, pertanian pangan, perikanan sungai, serta ekonomi kreatif berbasis budaya lokal seharusnya menjadi fondasi utama transformasi ekonomi daerah. Kenyataannya, potensi tersebut masih terjebak pada pola ekonomi ekstraktif bernilai tambah rendah. Daerah terus menyalurkan bahan mentah, sementara manfaat ekonomi terbesar justru dinikmati pihak luar wilayah produksi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi komoditas unggulan daerah belum menjadi agenda strategis pembangunan. Hilirisasi kerap berhenti sebagai jargon perencanaan tanpa keberanian kebijakan untuk membangun rantai nilai lokal secara serius. Tanpa penguatan koperasi, BUMDes, dan UMKM wilayah pinggiran sebagai simpul utama rantai nilai, struktur ekonomi daerah akan tetap rapuh serta rentan terhadap fluktuasi harga dan tekanan eksternal.

Kualitas tata kelola pemerintahan daerah juga menentukan keberhasilan pembangunan berbasis potensi lokal. Orientasi belanja publik yang masih condong pada proyek jangka pendek, lemahnya konsistensi kebijakan lintas periode, serta minimnya evaluasi berbasis dampak membatasi efektivitas pembangunan. Transparansi anggaran dan akuntabilitas kebijakan tidak dapat dipahami sebatas kewajiban administratif, melainkan prasyarat agar pembangunan berpihak pada ekonomi rakyat serta wilayah pinggiran.

Peran perguruan tinggi dan akademisi memiliki arti strategis bagi perbaikan arah kebijakan daerah. Dunia akademik tidak seharusnya berperan sebagai penonton, tetapi mitra kritis pemerintah daerah pada perumusan kebijakan berbasis data dan riset. Kolaborasi riset kebijakan, penyusunan policy brief daerah, pendampingan UMKM, serta penguatan kapasitas aparatur merupakan kontribusi konkret akademisi bagi pembangunan daerah yang lebih inklusif.

Arah pembangunan Jambi ke depan menuntut keberanian melakukan koreksi kebijakan secara mendasar. Membangun dari wilayah pinggiran tidak boleh dimaknai sebagai slogan normatif, melainkan strategi struktural untuk membongkar ketimpangan dan memperkuat ekonomi rakyat. Wilayah pinggiran perlu diposisikan sebagai pusat transformasi ekonomi, bukan pelengkap pertumbuhan wilayah inti.

Jambi sejatinya tidak kekurangan potensi, tetapi masih membutuhkan keberanian kebijakan untuk keluar dari logika pembangunan yang nyaman bagi elite, namun mahal bagi masa depan daerah. Pilihan kebijakan hari ini akan menentukan apakah Jambi hanya dikenang sebagai lumbung sumber daya, atau tumbuh sebagai daerah berdaulat secara ekonomi serta adil bagi generasi mendatang. (*)

*) Dosen Magister Ekonomi Universitas Tadulako (UNTAD), Palu, Sulawesi Tengah;  Putra Daerah Jambi.