Menkeu di Tengah Badai Politik

MENTERI Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, dikenal sebagai ekonom yang tenang, rasional, dan berintegritas. Dengan pengalaman panjang dalam riset dan kebijakan fiskal, ia memahami bahwa stabilitas ekonomi tidak lahir dari keberuntungan, tetapi dari disiplin dan keberanian mengambil keputusan yang tidak selalu populer.

Namun, tantangan terbesar Purbaya justru datang bukan dari rakyat, melainkan dari kalangan legislatif.

Di ruang politik, kebijakan fiskal sering kali diperdebatkan bukan atas dasar data dan analisis ekonomi, melainkan atas dasar kepentingan elektoral dan pencitraan menjelang pemilu.

Rakyat Indonesia sesungguhnya tidak memusuhi kebijakan fiskal yang ketat. Mereka hanya ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang diambil dari pajak digunakan dengan jujur dan berpihak pada kebutuhan dasar: pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Dalam konteks ini, disiplin fiskal bukanlah musuh rakyat, tetapi justru syarat agar negara tidak terjerat dalam hutang dan pemborosan populis.

Sayangnya, sebagian anggota parlemen lebih tertarik memperjuangkan proyek di daerah atau dana aspirasi, ketimbang memperkuat akuntabilitas anggaran.

Akibatnya, Menkeu sering berada dalam posisi sulit: menjaga stabilitas keuangan negara sambil menghadapi tekanan politik dari pihak yang seharusnya menjadi mitra pengawasan.

Kelemahan terbesar parlemen hari ini bukan terletak pada niat, melainkan pada kompetensi.

Banyak anggota legislatif tidak memiliki keahlian yang sejalan dengan bidang komisi tempat mereka duduk. Maka ketika pembahasan APBN berlangsung, diskusi mudah bergeser dari substansi ekonomi menjadi arena politik.

Padahal, dalam sistem demokrasi yang sehat, pengawasan parlemen semestinya memperkuat, bukan melemahkan, kebijakan pemerintah.

Legislator yang berpengetahuan ekonomi akan menegur pemerintah dengan argumentasi ilmiah, bukan dengan sentimen politik. Dan di titik inilah kualitas demokrasi diuji: apakah kita lebih mementingkan kepentingan rakyat, atau hanya sekadar panggung retorika?

Purbaya telah menunjukkan bahwa keberanian moral jauh lebih penting daripada kompromi politik. Ia mengingatkan bahwa uang negara bukan milik partai atau pejabat, melainkan milik rakyat yang harus dikelola dengan tanggung jawab.

Ke depan, reformasi politik anggaran harus menjadi agenda bersama.

Partai politik perlu menyeleksi calon legislatif berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan atau elektabilitas semu. Tanpa meritokrasi politik, kita akan terus menyaksikan benturan antara akal sehat dan ambisi kekuasaan.

Di tengah badai politik yang penuh kepentingan, seorang Menkeu seperti Purbaya berdiri sebagai simbol rasionalitas.Ia tidak sekadar menghitung angka, tetapi menimbang masa depan bangsa.

Dan ketika politik kehilangan arah, akal sehat bukan ambisi seharusnya menjadi kompas bagi para pemimpin.

Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tetapi sering kekurangan keberanian moral.

Selama masih ada pejabat yang berani berkata benar di tengah tekanan politik, harapan bagi negeri ini belum padam.

 “Disiplin fiskal bukan anti-rakyat. Justru itu cara paling nyata untuk menjaga keadilan dan masa depan bangsa.” (*)