Perusahaan Tambang Belum Respons Perbaikan Jalan di Morut

PALU, METROSULAWESI.NET- Bupati Morowali Utara (Morut), Delis Julkarson Hehi, melakukan pertemuan dengan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah, Bambang S. Razak, di Kantor BPJN Sulteng, Kota Palu, Senin (6/10/2025). Pertemuan tersebut membahas langkah konkret perbaikan jalan nasional dan daerah yang rusak, khususnya di wilayah lingkar tambang.

Bupati Delis hadir bersama anggota DPD RI perwakilan Sulawesi Tengah, Febriyanthi Hongkiriwang, serta Kepala Dinas PUPR Morowali Utara, Destuber Mato’ori. Sementara itu, Kepala BPJN didampingi Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan (KPIJ), Mirayanti, dan sejumlah staf teknis.

Dalam pertemuan itu, Delis menegaskan bahwa kerusakan jalan nasional dan daerah di Morowali Utara sebagian besar disebabkan oleh aktivitas kendaraan berat milik perusahaan tambang. Ia berharap BPJN Sulteng dapat membantu memperjuangkan perbaikan infrastruktur tersebut ke pemerintah pusat.

“Banyak ruas jalan nasional dan daerah yang rusak akibat aktivitas pertambangan, sedangkan kewenangan pengawasan perusahaan berada di tangan pemerintah pusat dan gubernur,” ujarnya.

Delis juga mengungkapkan bahwa laporan serta usulan terkait perbaikan jalan telah disampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta. Ia menyoroti ketimpangan antara besarnya kontribusi Morowali Utara terhadap pendapatan daerah dan kondisi jalan yang rusak parah.

“Ini belum lagi dengan adanya kebijakan pemotongan dana transfer dari pusat. Untuk Morut, pemotongan anggaran itu sebesar Rp300 miliar. Kebijakan efisiensi ini cukup mempengaruhi sektor lainnya,” katanya.

Bupati Delis mendorong kolaborasi antara Pemda Morowali Utara, BPJN Sulteng, dan pemerintah provinsi untuk meyakinkan pemerintah pusat mengenai kondisi riil di lapangan.

Sementara itu, anggota DPD RI, Febriyanthi Hongkiriwang, menyampaikan bahwa kondisi jalan rusak di Morowali Utara telah dibahas dalam forum resmi bersama kementerian terkait. Ia menilai pentingnya sinergi lintas lembaga untuk memperjuangkan pembangunan infrastruktur di wilayah tambang.

“Saya berharap sinergi antara pemerintah daerah, BPJN, dan gubernur dapat terjalin dengan baik untuk memperjuangkan kepentingan daerah,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala BPJN Sulteng, Bambang S. Razak, mengapresiasi perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi jalan nasional. Ia mengakui bahwa banyak ruas jalan di lingkar tambang Morowali dan Morowali Utara mengalami kerusakan berat.

BPJN Sulteng, kata Bambang, telah menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan tambang melalui program Kerja Sama dengan Pelaku Usaha (KSPU) untuk membantu perbaikan jalan. Namun, belum semua perusahaan tambang merespons tawaran tersebut.

“Hingga saat ini masih banyak perusahaan yang belum merespons karena harus berkoordinasi dengan manajemen di tingkat pusat,” jelasnya.(ril/*)