Pembangunan Harus Kedepankan Keselamatan Masyarakat

PALU, METROSULAWESI.NET - Focus Group Discussion (FGD) bersama Pemerintah Kota Palu dan sejumlah instansi dilaksanakan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulteng, Jumat, 9 Januari 2026.

FGD mengkaji rencana penataan kawasan Road Elevated Silebeta sebagai kawasan UMKM berbasis wisata pada tahun 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari asistensi penilaian risiko terhadap potensi hambatan kelancaran pembangunan lintas sektor.

Plh. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Yuni Rahayu Raga Dewi, dalam arahannya menyampaikan Road Elevated Silebeta berada pada Zona Rawan Bencana (ZRB) tingkat tinggi atau ZRB-4. 

"Kondisi tersebut menimbulkan risiko signifikan, terutama dari aspek keselamatan masyarakat, kebencanaan, tata ruang, serta keberlanjutan infrastruktur," ujarnya. 

Oleh karena itu, kata dia, diperlukan kajian risiko yang komprehensif sebelum dilakukan penataan kawasan. BPKP mendorong agar pembangunan di Kota Palu dilaksanakan secara adaptif terhadap risiko bencana, dengan mengedepankan keselamatan masyarakat, penataan ruang berbasis mitigasi, serta keberlanjutan pembangunan.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa kawasan Road Elevated Silebeta memiliki potensi ekonomi dan sosial yang cukup besar. 

Aktivitas masyarakat dan UMKM, khususnya saat pelaksanaan Car Free Day, dinilai berpeluang meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. 

Namun demikian, pemanfaatan kawasan tersebut hanya dimungkinkan untuk aktivitas nonpermanen dengan dukungan sistem evakuasi yang jelas, mengingat fungsinya sebagai infrastruktur mitigasi bencana sekaligus jalur transportasi cepat.

Sejumlah instansi teknis dalam FGD menegaskan Road Elevated Silebeta masih merupakan aset Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta tidak dirancang sebagai ruang aktivitas statis.

Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Udin Salim