Penganggguran Putus Asa dan Tingkat Pengangguran di Sulteng: Mengapa Pengangguran Tertinggi di Kota Palu?

SATU dari enam Indikator Visi atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Keberhasilan dan Kegagalan suatu pemerintahan, dikaji melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Indikator lainnya adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sejak 2025 menjadi Indeks Modal Manusia, Tingkat Ketimpangan Pendapatan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM-FEBUI) mengolah data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Tahun 2025. LPEM-FEBUI menunjukkan bahwa di Indonesia ada 1,87 juta jiwa Penganggur Putus Asa mencari kerja. Federal bank of St. Louis mendefinisikan bahwa Pengangguran Putus Asa atau discourage workers adalah fenomena di mana seseorang ingin bekerja dan mampu bekerja, namun telah berhenti aktif mencari pekerjaan karena percaya bahwa tidak ada lowongan yang tersedia untuk mereka. Kelompok ini tidak dihitung dalam angka pengangguran resmi karena dianggap tidak lagi menjadi bagian dari angkatan kerja. Jumlah ini meningkat dari Tahun 2024 mencapai 1,84 juta jiwa atau proporsinya terhadap total pengangguran terbuka meningkat dari 24,7 persen pada 2024 menjadi 25,7 persen. Angka ini bermakna bahwa seperempat para penganggur di Indonesia merupakan pengangguran putus asa yang disebabkan oleh empat hal yakni pertama, Sistem Pendidikan dan Pelatihan tidak sesuai kebutuhan. Kedua, Perubahan Struktur Industri dan Bias Seleksi. Ketiga, Kompetisi Tinggi dan Peluang Kerja minim di perkotaan, serta, keempat, Kurangnya akses pelatihan di perdesaan.

Mayoritas di antara mereka atau 50,1 persen adalah penganggur berpendidikan SD/MI dan tak tamat SD/MI, 20,2 persen adalah SMP sederajat, 17,3 persen berpendidikan SMA dan 8,1 persen berpendidikan SMK, bahkan berijazah S1/S2/S3 yang dominan tinggal di perkotaan. Adapun penganggur putus asa bila ditambah dengan jumlah pengangguran terbuka diperkirakan mencapai 80.410 orang. Pengangguran Putus Asa Lulusan Diploma sampai dengan Strata 3 mencapai 4,3 persen di Sulteng atau diperkirakan mencapai 2.364 orang. Pemerintah telah dan sedang menempuh berbagai solusi yakni melaksanakan pelatihan kerja via Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, proyeksi penyerapan kerja pada Koperasi Desa Merah Putih, Replanting Perkebunan rakyat yang diperkirakan dapat menyerap lebih kurang 1,6 juta jiwa tenaga kerja, Program Magang bagi 96 ribu pekerja pada batch 1-3, serta Program Kampung nelayan dan Revitalisasi Kapal bagi 200 ribu pekerja.

Membedah dan Solusi Pengangguran di Sulteng

Sulteng saat ini, menghadapi masalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yakni sebesar 49,70 ribu orang atau proporsinya 2,92 persen dari jumlah penduduk Sulteng dengan persentase pengangguran tertinggi berada di Kota Palu yakni 5,59 persen dan Kabupaten Banggai laut mencapai 3,69 persen di posisi kedua. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Morowali mencapai 2.84 persen, 3,11 persen di Kabupaten Banggai, serta 2,38 persen di Morowali Utara. TPT di Morowali tidak berubah dari Tahun 2023. Sedangkan TPT di Banggai berkurang 0,01 persen, sebaliknya, TPT Morowali Utara justru mengalami kenaikan dari 2,23 persen pada Tahun 2023 menjadi 2,38 persen pada 2024 atau naik 0,15 persen. Serbuan Tenaga Kerja migran membuat Tingkat Pengangguran Terbuka di Morowali Utara meningkat.

Di Sulteng, tingkat pengangguran terbuka laki-laki mencapai 2,69 persen lebih sedikit dibandingkan tingkat pengangguran terbuka Perempuan mencapai 3,29 persen. Pengangguran di Sulteng didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang menjadi ironi karena SMK disiapkan sebagai lifeskill memasuki lapangan kerja mencapai 5,48 persen. Sedangkan Tingkat pengangguran terbuka tertinggi kedua adalah lulusan Diploma IV, lulusan S1, S2, S3 mencapai 4,11 persen.

Rendahnya, TPT Sulteng bukannya tanpa masalah. Kita tidak mesti terpaku oleh angka rendahnya TPT tersebut karena definisi bekerja di Indonesia sangat sederhana yakni orang yang berusia 15 tahun ke atas bekerja 1 jam saja dalam seminggu sebelum sensus termasuk kategori bekerja. Dari sisi Status Pekerjaan, diduga ada kecenderungan peningkatan, tenaga kerja kategori Buruh tdk tetap adalah buruh atau karyawan yg bekerja pada seorang majikan dan hanya digaji jika ada kegiatan. Kategori Status Pekerjaan Pekerja keluarga yakni anggota rumah tangga yang membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/ keuntungan yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga, tanpa upah atau gaji justru mengalami peningkatan pula. Prinsip pokoknya asal bekerja termasuk dalam kategori ini. Selanjutnya, ada kecenderungan terjadinya fenomena shirking atau pekerja yang cenderung bermalas-malasan bekerja. Alasan ada kerabat yang berduka, acara mengenang 7 hari, 10 hari, 40 hari, 100 hari kematian kerabat maupun anggota keluarga dijadikan justifikasi, lebih diutamakan ketimbang profesionalisme bekerja. Selain itu, tingginya tingkat inflasi dua bulan lalu menimbulkan fenomena non-accelerating inflation rate of unemployment (NAIRU) yakni inflasi tinggi membuat pengangguran rendah. Pemerintah Sulteng melalui vocal pointnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) patut pula mewaspadai para generasi kita yang berada pada kategori Not in Education, Employment and Training (NEET) yang dapat memberikan tekanan ekonomi sosial negatif pada pembangunan daerah. Program Unggulan Padat Karya Berani Lancar yang lebih memprioritas pembangunan infrastruktur multiyear kewenangan Pemerintah Provinsi Sulteng merupakan satu dari berbagai solusi. Berani Cerdas merupakan solusi lain, walaupun sifatnya berjangka panjang karena adanya time lag yakni investasi pendidikan ini akan menghasilkan 25 tahun ke depan. Revisi sasaran penerima beasiswa dari dominasi dominasi jalur prestasi ke jalur afirmasi yang lebih menyasar pada siswa miskin berbasis DT-SEN patut dilakukan. Pada Kota Palu, Donggala, Kabupaten Banggai, Morowali Utara dan Morowali yang merupakan area pertambangan, mekanisme distribusi manfaat (BSM) melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSLP) atau Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Dana Abadi, Mineral Development Fund, Mekanisme Rantai Pasok dapat dilakukan secara pentahelix. Tatangan terbesar terletak pada transformasi bekerja secara parsial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke bekerja keroyokan, terpadu dan holistik.

Membedah dan Solusi Pengangguran Tertinggi di Kota Palu

Ciri khas Kota Palu yang statusnya hampir masuk tipe Kota Sedang berdasarkan kriteria jumlah penduduk adalah dinamika yang patut diantisipasi. Tingginya pengangguran terbuka di Kota Palu mencapai 5,59 persen adalah konsekuensi dari, pertama, daya tarik kota dan daya tolak desa. Pemkot Palu patut pengantisipasi pengangguran tertinggi pada jenjang pendidikan SMK dan Lulusan Perguruan Tinggi sebagai penganggur terdidik. Di dalamnya tentu ada kategori penganggur putus asa dan patut pula diantisipasi perpindahan dari pekerja berubah ke pekerja keluarga tanpa upah. Mindset tentang "bekerja", kita sebagai generasi kolonial patut berubah memandang bahwa Gen-Z bekerja dari rumah, bekerja di cafe di depan laptop mereka. Mereka itu bekerja misalnya sebagai pelaku ekonomi kreatif macam content creator, influencer, dan lain-lain. Solusi pengiriman lulusan SMK di Kota Palu magang di Jepang yang telah berjalan selama ini patut dilanjutkan. Tentu saja manusiawi bila mereka homesick. Selanjutnya, BPJS TK pada masyarakat termarginalkan seperti buruh sero, penggali kubur, pemanjat kelapa di Limoyo Limran, nelayan, kelompok disabilitas dan rumah tangga Perempuan miskin patut dilanjutkan. Kota Palu perlu menginisiasi mekanisme distribusi manfaat tambang emas, baik net profit sharing, rantai pasok ke tambang emas Poboya dan tambang Batuan Non Logam di Ulujadi, dan mineral development fund. Inisiatif memafaatkan tanggung jawab sosial & lingkungan (TJSLP atau CSR Lingkar Tambang) pada 8 area Pengembangan & Pemberdayaan Masyarakat dapat dilakukan dengan vocal point Bappeda dan DLHD. Tugas Dinas ESDM Provinsi Sulteng Adalah menyiapkan sedetail mungkin Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM).

Program Padat Karya yang selama ini tetap berlangsung patut dievaluasi berapa di antara mereka yang telah keluar dari kategori desil 1 dan 2 atau naik kelas ke desil 4, 5 dan seterusnya. Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) yang menyasar pada desil 3 dan 4 tetap dilanjutkan lebih rinci secara inklusif, namun lebih mengedepankan penguatan kelembagaan ekonomi via Wirusaha Baru (WUB) pada data ekonomi kreatif yang belum tersedia, kelompok rumah tangga Perempuan miskin, disabilitas yang Rencana Aksi Daerahnya sudah siap dan Kota Palu adalah satu-satunya daerah yang telah mempunyai RAD Disabilitas, spasial.

Di Kota Palu, angka kemiskinan mencapai 5,26 persen pada 2025 lebih rendah dari tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,59 persen. Ini berarti, Pemkot Palu telah menuju kemiskinan alamiah yang lebih berat menguranginya ketimbang sebelumnya. Kebijakan perlindungan sosial dan pemberdayaan selama ini dijalankan oleh pemkot Palu sudah tepat. Namun dinamika verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tetap dilakukan. BPJS-Kesehatan tetap dilanjutkan Selain itu, Pemkot patut berpartisipasi menuntaskan adanya penduduk Kota Palu yang belum mempunyai Jamkesmas yang datanya telah menurun dari 32.283 orang pd 2023 ke sekitar 15-20 ribu orang. Demikian pula, Bappeda dan Dinas Sosial menelusuri door-to-door, apa benar ada 4.811 anak usia 7-12 tahun di dalam portal BKKBN pada 2023? Apa benar proporsi anak putus sekolah SD/MI mencapai 0,32-0,90 persen saat ini? Lalu benarkan ada 854 anak usia 13-15 tahun yang tak sekolah. Tentu data ini bergerak karena belum tersedia real-time. Investasi pendidikan berjangka panjang sekitar 25 tahun. Untuk maksud ini, kesabaran menanti hasil, tak akan menafikan proses.

*) Guru Besar Bidang Ekonomi Internasional FEB-Untad