Saatnya Daerah Berlomba Membahagiakan Warganya

PRESIDEN, dalam beberapa kesempatan dihadapan para pembantunya, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh semata diukur dari pertumbuhan ekonomi atau banyaknya proyek fisik, melainkan dari sejauh mana rakyat benar-benar merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan ini bukan sekadar penegasan moral, melainkan kritik halus terhadap praktik pembangunan yang kerap jauh dari realitas hidup warga.

Dalam kerangka itulah, kebahagiaan keluarga menjadi indikator penting yang patut diletakkan di pusat kebijakan publik. Keluarga adalah unit terkecil pembangunan sekaligus ruang pertama tempat negara menguji keberpihakan kebijakannya. Ketika keluarga hidup dalam tekanan ekonomi, kesenjangan akses layanan, dan ketidakpastian sosial, maka pembangunan, betapapun impresif di atas kertas, kehilangan makna manusianya.

Sesungguhnya, negara telah memiliki instrumen pengukuran seperti Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Namun dalam konteks ini, indeks tersebut dapat dimaknai lebih komunikatif sebagai Indeks Keluarga Bahagia,  yakni ukuran tentang sejauh mana keluarga hidup tenteram, mandiri, sehat, dan memiliki relasi sosial yang berkualitas. Persoalannya bukan pada ketersediaan alat ukur, melainkan pada keberanian menjadikannya sebagai tolok ukur kinerja daerah.

Pengamat sosial Universitas Tadulako, Dr. Risnawati Adnan Taiyeb, menegaskan bahwa kebahagiaan dan ketahanan keluarga tidak lahir secara individual. Ia sangat ditentukan oleh lingkungan sosial dan kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, ketika keluarga menghadapi mahalnya biaya hidup, terbatasnya lapangan kerja, serta akses layanan dasar yang timpang, maka yang patut dievaluasi bukan keluarga, melainkan sistem kebijakan yang menaunginya. Mengukur kebahagiaan keluarga, dengan demikian, adalah cara paling jujur untuk mengukur keberpihakan negara.

Atas dasar itulah, gagasan daerah berlomba membahagiakan warganya perlu diterjemahkan secara konkret melalui kompetisi berbasis Indeks Keluarga Bahagia yang dilaksanakan secara berjenjang. Di tingkat kecamatan, misalnya, indeks ini dapat digunakan untuk menilai efektivitas layanan dasar seperti kesehatan ibu dan anak, pendidikan, serta perlindungan sosial. Kabupaten dan kota kemudian mengompilasi serta membina kecamatan-kecamatan yang masih tertinggal, sekaligus memberi insentif bagi wilayah yang menunjukkan kemajuan nyata.

Pada level provinsi, indeks tersebut menjadi alat evaluasi lintas kabupaten/kota, bukan untuk memberi stigma, melainkan mendorong pembelajaran dan inovasi kebijakan. Hingga akhirnya, di tingkat nasional, pemerintah pusat dapat memberikan pengakuan dan dukungan kebijakan kepada daerah yang terbukti konsisten meningkatkan kualitas hidup keluarga. Perlombaan ini bukan seremoni, melainkan kompetisi kinerja yang berdampak langsung pada kehidupan warga.

Skema seperti ini akan menggeser orientasi pembangunan daerah. Dari sekadar mengejar proyek dan angka pertumbuhan, menuju pembangunan yang benar-benar menurunkan beban hidup keluarga, memperluas akses layanan, dan menciptakan rasa aman sosial. Daerah yang unggul bukanlah yang paling banyak meresmikan infrastruktur, melainkan yang paling mampu menghadirkan kehidupan yang layak dan membahagiakan bagi warganya.

Pernyataan Presiden tentang pembangunan yang berdampak langsung seharusnya menjadi pijakan etis bagi seluruh kepala daerah. Jika Indeks Keluarga Bahagia dijadikan arena kompetisi sehat antar daerah, maka pembangunan tidak lagi dinilai dari megahnya, melainkan dari manfaat nyatanya. Di situlah keberhasilan pembangunan menemukan ukurannya yang paling manusiawi. *

*) Penulis adalah pensiunan ASN, mantan wartawan RRI Palu