Sulteng Raih Terbaik II Program 3 Juta Rumah, Dapat Tambahan 250 Kuota Bedah Rumah

PALU, METROSULAWESI.NET - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meraih predikat Terbaik II Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun Anggaran 2026 Regional Sulawesi kategori Program 3 Juta Rumah melalui program Berani Bedah Rumah. Atas pencapaian tersebut, Sulawesi Tengah memperoleh dana insentif sebesar Rp1 miliar dan tambahan kuota bedah rumah sebanyak 250 unit dari pemerintah pusat.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Sulawesi Tengah, Akris Fatta Yunus mengatakan, penghargaan tersebut diberikan berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 400.10.11/6482/SJ tertanggal 10 September 2026.

“Sebagai bentuk apresiasi, Kemendagri memberikan dana insentif sebesar Rp1 miliar dan tambahan kuota bedah rumah sebanyak 250 unit,” kata Akris saat dikonfirmasi pada Senin (26/10/2026) melalui WhatsApp.

Menurut Akris, program Berani Bedah Rumah yang digagas Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido mulai dicanangkan pada 12 April 2026. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah yang menempati rumah tidak layak huni (RTLH).

Ia menjelaskan, penanganan rumah tidak layak huni melalui program tersebut menunjukkan peningkatan selama dua tahun kepemimpinan Anwar-Reny. Pada 2025, jumlah rumah yang ditangani tercatat sebanyak 1.260 unit, kemudian meningkat menjadi 9.034 unit pada 2026.

Akris menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program tersebut, mulai dari pemerintah kabupaten dan kota, Balai P3KP Sulawesi II Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), hingga DPRD provinsi serta kabupaten dan kota.

Menurutnya, keberhasilan program tidak terlepas dari kerja sama dan kolaborasi melalui dukungan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, APBD kabupaten/kota, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada 2026, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Perkimtan menangani 124 unit rumah tidak layak huni dengan dukungan APBD provinsi.

Penanganan tersebut meliputi pembangunan rumah baru dengan anggaran Rp80 juta per unit, peningkatan kualitas atau rehabilitasi rumah dengan anggaran Rp35 juta hingga Rp50 juta per unit, serta pembangunan sanitasi mandi, cuci, kakus (MCK) dengan anggaran Rp21 juta hingga Rp21,5 juta per unit.

Selain itu, dukungan APBD pemerintah kabupaten dan kota digunakan untuk menangani 160 unit rumah tidak layak huni. Sementara itu, dukungan APBN melalui Kementerian PKP dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mencakup 8.750 unit rumah.

Dengan demikian, penanganan melalui tiga sumber pendanaan tersebut mencapai 9.034 unit pada 2026.

Akris mengungkapkan, berdasarkan data Dinas Perkimtan Sulawesi Tengah, jumlah rumah tidak layak huni di daerah tersebut terus mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2024, jumlah rumah tidak layak huni tercatat sebanyak 133.833 unit, dengan tingkat kemiskinan sebesar 11,77 persen. Pada 2025, jumlahnya turun menjadi 132.573 unit, sedangkan angka kemiskinan menurun menjadi 10,92 persen.

Sementara itu, pada 2026, jumlah rumah tidak layak huni kembali berkurang menjadi 123.539 unit. Angka kemiskinan Sulawesi Tengah juga tercatat turun menjadi 10,46 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Maret 2026.

Akris berharap program *Berani Bedah Rumah* terus memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya keluarga miskin dan berpenghasilan rendah yang membutuhkan hunian layak.

Ia menegaskan, program tersebut akan tetap menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada 2027.

Pemerintah daerah optimistis perbaikan kualitas hunian masyarakat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan sekaligus mendorong penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah menuju Sulteng Nambaso. (ril/*)