Apindo Dorong Pembentukan Joint Task Force IEU-CEPA

JAKARTA, METROSULAWESI.NET- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendorong pembentukan Joint Task Force Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) sebagai mekanisme kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha untuk memastikan proses ratifikasi dan implementasi perjanjian tersebut berjalan tepat waktu.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani, dalam pernyataan resmi yang terkonfirmasi di Jakarta, Rabu, menyampaikan usulan tersebut menjadi salah satu hasil utama Apindo Business Mission to Europe 2026 yang berlangsung pada 11-19 Juni 2026 di Amsterdam, Den Haag, Brussels, dan Paris.

Apindo menilai fase pascanegosiasi IEU-CEPA menjadi tahap yang sangat penting untuk memastikan manfaat perjanjian dapat dirasakan secara optimal oleh dunia usaha.

Setelah tercapainya kesepakatan substantif pada September 2025, fokus berikutnya adalah penyelesaian proses legal finalization, ratifikasi, hingga implementasi yang efektif.

"Saat ini fokus kita harus bergeser dari negotiation menuju opportunity and partnership. Keberhasilan IEU-CEPA tidak hanya ditentukan oleh selesainya proses negosiasi, tetapi oleh kemampuan kita memastikan ratifikasi dan implementasinya berjalan efektif baik dari sisi EU maupun Indonesia, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh pelaku usaha, pekerja, dan perekonomian secara keseluruhan," ujar Shinta.

Lebih lanjut, pihaknya menilai urgensi implementasi IEU-CEPA semakin tinggi mengingat fasilitas Generalised Scheme of Preferences (GSP) Uni Eropa yang saat ini dinikmati Indonesia akan berakhir pada 31 Desember 2026.

Mulai 1 Januari 2027, Indonesia dijadwalkan keluar dari daftar penerima Standard GSP setelah berstatus negara berpendapatan menengah atas selama beberapa tahun berturut-turut.

Kondisi tersebut menimbulkan risiko terjadinya cliff edge, yakni situasi ketika fasilitas GSP berakhir sementara IEU-CEPA belum berlaku efektif. Jika hal itu terjadi, sejumlah produk ekspor Indonesia berpotensi kembali dikenakan tarif Most Favoured Nation (MFN) Uni Eropa, sehingga meningkatkan biaya perdagangan.

Oleh karena itu, pihaknya memandang IEU-CEPA sebagai instrumen strategis yang tidak hanya menggantikan fasilitas GSP, tetapi juga menciptakan kepastian akses pasar jangka panjang, memperkuat integrasi rantai pasok, meningkatkan investasi, serta membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas antara Indonesia dan Uni Eropa.

"Bagi Apindo, IEU-CEPA bukan hanya tentang liberalisasi tarif. Perjanjian ini harus menjadi platform untuk memperkuat investasi, capacity building, transfer teknologi dan pengetahuan, pengembangan industri, kepastian berusaha, serta peningkatan daya saing dunia usaha Indonesia. Implementasi IEU-CEPA juga harus mampu menjawab berbagai nontariff barriers yang selama ini menjadi hambatan perdagangan dan investasi," kata Shinta.

Ia menambahkan bahwa momentum pasca negosiasi perlu diterjemahkan menjadi kerja sama konkret di bidang manufaktur, rantai pasok global, ekonomi hijau, ekonomi digital, keberlanjutan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Selain mendorong pembentukan Joint Task Force IEU-CEPA, misi tersebut juga menghasilkan sejumlah agenda tindak lanjut strategis, termasuk penguatan dukungan terhadap implementasi perjanjian, peningkatan pemanfaatan IEU-CEPA setelah ratifikasi, serta pendalaman dialog terkait European Union Deforestation Regulation (EUDR), standar keberlanjutan, dan kesiapan sektor-sektor prioritas Indonesia dalam memenuhi ketentuan akses pasar Uni Eropa.

Selama pelaksanaan Business Mission to Europe 2026, Apindo juga melakukan serangkaian pertemuan strategis dengan para pembuat kebijakan, pelaku usaha, serta pemangku kepentingan utama di Eropa.

Pihaknya menegaskan komitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan implementasi IEU-CEPA berjalan tepat waktu dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional.

"Target kita jelas, tidak boleh terjadi cliff edge pada awal 2027. Dunia usaha membutuhkan kepastian. Karena itu Apindo siap bekerja bersama Pemerintah Indonesia, Uni Eropa, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan ratifikasi dan implementasi IEU-CEPA berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian kedua pihak," kata Shinta. (ant)