Ekonomi Sulteng di Atas Rata-rata Nasional

PALU, METROSULAWESI.NET - Gubernur Sulteng Anwar Hafid melaporkan kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2025 dengan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 8,47 persen, melampaui rata-rata nasional 5,05 persen, dalam Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Tengah, Senin (30/3/2026).

Rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Sulawesi Tengah tersebut dihadiri Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido serta dipimpin Ketua DPRD Sulteng Arus Abdul Karim, didampingi Wakil Ketua I Aristan, Wakil Ketua II Syarifuddin Hafid, dan Wakil Ketua III Ambo Dalle. Turut hadir anggota DPRD, Sekretaris Daerah, jajaran perangkat daerah, serta unsur Forkopimda.

Dalam penyampaiannya, Gubernur menegaskan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan kewajiban kepala daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ia menjelaskan, pembangunan Sulawesi Tengah periode 2025–2029 mengusung visi menjadikan daerah sebagai wilayah pertanian dan industri yang maju dan berkelanjutan. Visi tersebut dijabarkan melalui empat misi utama, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan kolaboratif.

Dari sisi keuangan, realisasi pendapatan daerah pada 2025 mencapai Rp4,95 triliun. Meski menghadapi tekanan fiskal, Gubernur menyebut program “9 Berani” mampu mendorong capaian indikator makro. Selain pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Sulawesi Tengah juga menempati peringkat kedua nasional setelah Maluku Utara.

Sejumlah indikator sosial turut menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan turun dari 11,04 persen pada September 2024 menjadi 10,52 persen pada September 2025, atau berkurang sekitar 12.950 jiwa. Tingkat pengangguran terbuka juga menurun tipis dari 2,94 persen menjadi 2,92 persen. 

Selain itu, indeks gini mengalami penurunan dari 0,309 menjadi 0,277 yang menandakan distribusi pendapatan semakin merata. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 72,24 menjadi 72,82 dan berada pada kategori tinggi.

Dalam forum tersebut, Gubernur juga menyoroti sejumlah isu strategis daerah. Di antaranya, rumah tidak layak huni (RTLH) yang masih mencapai 78.054 unit di 13 kabupaten/kota. 

Ia menekankan perlunya intervensi anggaran berkelanjutan untuk program perbaikan rumah masyarakat. Selain itu, persoalan peredaran narkoba dinilai memerlukan penanganan kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen, tidak hanya aparat penegak hukum tetapi juga masyarakat hingga tingkat desa. Isu konflik agraria, khususnya terkait lahan perkebunan sawit tanpa Hak Guna Usaha (HGU), juga menjadi perhatian.

Gubernur meminta dukungan DPRD untuk mendorong penyelesaian konflik demi kepastian hukum bagi masyarakat. Di sektor lingkungan, ia menyoroti pentingnya penataan izin pertambangan rakyat (IPR) agar aktivitas pertambangan tetap terkendali dan tidak merusak lingkungan. Revisi tata ruang kabupaten/kota juga dinilai penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Menutup penyampaiannya, Gubernur berharap DPRD dapat memberikan dukungan terhadap program prioritas daerah, terutama dalam penguatan kebijakan penganggaran di tengah dinamika kebijakan pemerintah pusat, guna mewujudkan Sulawesi Tengah yang lebih maju dan sejahtera. (ril/*)