"Tangan di Bawah"

SENIMAN, kadang dipersepsikan sebagai manusia yang berjejak "tangan di bawah" : meminta. Bukan "tangan di atas" : memberi. "Seniman, sastrawan, budayawan: nama mereka besar. Namanya terkenal. Namanya hebat, tetapi hidupnya tak mapan.

"Bukan saya yang mengatakan ini, tetapi seorang sastrawan besar. Populer dengan karya cerpennya: Robohnya Surau Kami. Ya, dialah: AA Navis. "Betul kata AA Navis, tetapi seniman di luar negeri pun juga terjadi kondisi seperti itu," jawab penyair Abdul Hadi WM, saat saya mengkonfirmasi simpulan AA Navis, itu.

Mungkin, ya mungkin, lantaran atribut yang melekat pada kehidupan seniman itu, sehingga puluhan seniman berkumpul di markas DKSS (Dewan Kesenian Sulawesi Selatan) di Jl. Mallengkeri Raya, Makassar, Selasa, 30 Desember 2025.

Mulai pukul tujuh malam hingga pukul 12 malam dengan ditemani kopi dan ubi goreng dingin: mereka bersemangat membicarakan nasib "tangan di bawah" itu. Mereka mencoba melawan kenyataan memiriskan itu. Mereka hendak diakui keberadaannya oleh pihak penguasa atau pemerintah, minimal pemerintah daerah. Mereka ingin "tangan di atas." Caranya: wajib ada Perda (Peraturan Daerah) yang menaungi lembaga kesenian mereka. Namanya: Perda Pemajuan Kesenian Sulawesi Selatan.

"Betul, kita memang tidak pernah diperhitungkan oleh pemerintah. Kita hanya dijadikan asesori. Coba pikir, organisasi resmi dan sebesar DKSS saja tidak punya kantor atau sekretariat. Aneh, kan? Untung ada perguruan tinggi bernama UNM yang merasa kasihan, lalu mengizinkan lokasinya ditempati sementara, ya sementara, jadi sekretariat, tetapi jangan berharap bisa berlama-lama di tempat ini. Lokasi ini milik kampus. Suatu hari nanti bisa saja mahasiswa UNM memprotesnya: ngapain Anda bermarkas di kampus kami," kata seorang seniman kepada saya setengah berbisik yang duduk di samping saya, malam itu.

Harian KOMPAS, beberapa bulan lalu, menurunkan laporan selama tiga hari berturut-turut: tentang kehidupan para seniman, sastrawan, dan budayawan, yang memiriskan itu. Lengkap dengan profil-profil mereka yang tak berdaya dan kalah dalam menjalani hidup.

Saya kadang sedih mendengar cerita-cerita dari sutradara teater dan pemain teater di kota ini. Banyak ide. Banyak naskah drama atau teater. Banyak pemain teater berbakat. Tapi mereka "nganggur." Tak bisa pentas. Alasannya: tak ada dana. Tak ada uang. Tak ada gedung. Tak ada honor memadai untuk pemain.

"Miris banget," kata saya pada sutradara itu.

Benar kata seorang kawan saya sesama alumni Fakultas Sastra Unhas.

"Tak ada tanda-tanda kehidupan di teater. Honornya kecil. Malu menyebut jumlahnya. Sudah kecil, itu pun biasanya tdk langsung dicairkan. Jadi kalau saya main, ya sekadar menyalurkan hobi saja. Tak ada yang lain. Saya lama bersama Fahmi Syariff," ungkap kawan saya itu, kini membuka kedai kecil, menjual sembako.

*

"Diskusi Akhir Tahun DKSS. Mengapa Kesenian Butuh Perda?" Kalimat itu terbaca jelas di spanduk di atas panggung. Tiga pembicara: Ketua DKSS Arifin Manggau, seniman dan sutradara Ram Prapanca, dan penggerak literasi Rusdin Tompo. Sementara Irwan AR, seniman dan jurnalis, dipercaya sebagai moderator.

Arifin Manggau tampak bersemangat dan merasa yakin: Perda Pemajuan Kesenian segera diterima pihak legislatif dan eksekutif.

"Kami akan fokus memperjuangkan lahirnya Perda itu," ujarnya dengan wajah serius.

Ram Prapanca setengah optimis mengatakan: memang Perda penting, tetapi tidak gampang menggolkannya. Ram menyimpulkan, pemerintah itu enggan menghadirkan Perda lantaran merasa "takut."

"Kalau ada Perda, berarti sudah ada ikatan hukum. Pemerintah daerah tidak akan bisa lagi menghambat tentang rencana-rencana lembaga kesenian dalam beraktivitas lantaran sudah ada payung hukum. Saya nasihatkan, sebelum ada Perda, jangan dulu fokus menyinggung soal mendesaknya kebutuhan dana itu, meski pun kita memang butuh," kata Ram sembari tersenyum, entah bermakna apa.

Rusdin Tompo lebih banyak mengungkapkan strategi-strategi menggolkan sebuah Perda. Tampaknya dia punya pengalaman tentang itu. Moderator Irwan AR akhirnya menyimpulkan secara singkat pertemuan malam itu.

Di ujung dialog soal Perda ini saya pun ikut bicara.

"Bila kelak Perda Pemajuan Kesenian ini sudah di tangan lembaga kesenian, dan pos dana pun mengalir, saya berharap dana itu dipakai untuk beraktivitas dan untuk kesejahteraan para seniman yang terlibat. Tidak untuk dikorupsi atau dimanfaatkan secara pribadi." (*)