Kadin: Elektrifikasi Tambang Perkuat Ketahanan Industri

JAKARTA, METROSULAWESI.NET - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai elektrifikasi armada dan alat berat pertambangan semakin dibutuhkan untuk memperkuat ketahanan industri menghadapi ketidakpastian geopolitik dan energi global.

“Apa yang sebelumnya hanya percontohan kini menjadi kebutuhan operasional,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Aryo Djojohadikusumo dalam Energy Insights Forum di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan gejolak geopolitik dapat memengaruhi anggaran, proyeksi keuangan, hingga ketahanan usaha perusahaan pertambangan.

Menurut dia, bahan bakar, baik diesel, bensin, maupun produk olahan minyak bumi lainnya, memiliki peran besar terhadap arus kas dan keberlangsungan kegiatan usaha pertambangan.

Aryo menyebut pelaku industri saat ini tidak hanya menghadapi kenaikan harga bahan bakar akibat gejolak global, tetapi juga persoalan dalam memperoleh pasokan bahan bakar.

Kondisi tersebut, menurut dia, membuat pelaku industri perlu memperkuat ketahanan terhadap faktor eksternal yang sulit dikendalikan, termasuk perubahan geopolitik yang memengaruhi pasar energi.

Sejumlah perusahaan pertambangan, lanjut Aryo, telah mulai mengelektrifikasi armada maupun alat berat sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan usaha dalam jangka panjang.

Ia mengakui elektrifikasi dapat membutuhkan biaya lebih tinggi, tetapi menilai langkah tersebut lebih baik dibandingkan terus menghadapi ketidakpastian yang berasal dari faktor eksternal.

“Tidak ada cara yang lebih baik untuk membangun ketahanan dan kekuatan jangka panjang selain dengan terus berinovasi,” ujar Aryo.

Selain elektrifikasi, ia menyebut pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) sebagai salah satu inovasi yang dapat dikembangkan dalam industri pertambangan.

Dalam forum yang sama, Managing Partner dan Senior Partner McKinsey & Company Indonesia Khoon Tee Tan mengatakan industri perlu terus berinovasi untuk membangun ketahanan di tengah volatilitas global serta perubahan harga, tarif, dan regulasi.

Tan mengatakan perkembangan teknologi saat ini memungkinkan penerapannya di lokasi pertambangan dan smelter, termasuk pada operasi yang berada di wilayah terpencil.

“Teknologi tidak lagi menjadi hambatan, tetapi menjadi pendukung. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menerapkan teknologi dengan cara yang benar-benar menciptakan nilai bagi kita semua,” ucap Tan.

Menurut dia, elektrifikasi juga membuka peluang pemanfaatan sumber energi domestik untuk mendukung kegiatan pertambangan dan smelter.

“Dengan elektrifikasi, sumber energi domestik dapat digunakan untuk memasok energi ke lokasi tambang dan smelter,” tuturnya.

Ketidakpastian pasar energi global masih terlihat pada awal September. Harga minyak mentah Brent berjangka pada Selasa (8/9) naik 1,4 persen menjadi 98,5 dolar AS atau sekitar Rp1,74 juta per barel di tengah meningkatnya ketegangan Amerika Serikat (AS) dan Iran serta kekhawatiran terhadap pengiriman minyak melalui Selat Hormuz.

​​​​​​​​​​​​​​Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW), dengan 52,9 GW atau sekitar 76 persen berasal dari energi baru terbarukan dan sistem penyimpanan energi.

Pemerintah melalui RUPTL tersebut juga merencanakan pembangunan jaringan transmisi sepanjang 47.758 kilometer sirkuit untuk memperkuat sistem kelistrikan nasional.

Sementara itu, PLN pada April 2026 menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) dengan sejumlah perusahaan pertambangan, termasuk PT Makmur Sejahtera Wisesa sebesar 106 megavolt ampere (MVA) dan PT Maruwai Coal sebesar 71 MVA, untuk mendukung elektrifikasi operasi pertambangan.

Lebih lanjut, Aryo mengatakan Indonesia perlu terus berkembang dan berada di garis depan perkembangan industri pertambangan, tidak hanya di tingkat Asia Tenggara tetapi juga dunia. (ant)