Mahasiswa Kritik Kinerja BPJN Sulteng
Unjuk rasa digelar Persatuan Mahasiswa Morowali dari sejumlah kampus di Kota Palu, pada Selasa, 17 Desember 2025. Aksi ini membawa satu tuntutan utama: “Morowali Bukan Anak Tiri Pembangunan.”
PALU, METROSULAWESI.NET - Unjuk rasa digelar Persatuan Mahasiswa Morowali dari sejumlah kampus di Kota Palu, pada Selasa, 17 Desember 2025. Aksi ini membawa satu tuntutan utama: “Morowali Bukan Anak Tiri Pembangunan.”
Mahasiswa menilai ketimpangan pembangunan di Kabupaten Morowali sudah berlangsung lama dan terus dibiarkan meski daerah tersebut menjadi tulang punggung ekonomi Sulawesi Tengah.
Hal ini menjadi penegasan Koordinator lapangan aksi, Rar. Dalam orasinya, ia menegaskan bahwa Morowali selama ini hanya dijadikan objek eksploitasi sumber daya alam.
“Morowali ini bukan daerah miskin. Morowali kaya, tapi rakyatnya dibuat menderita. Nikel diangkut setiap hari, PAD naik, tapi jalan nasional di Bahodopi hancur dan dibiarkan. Kami bertanya, di mana keadilan itu?” tegas Rar.
Dalam aksi ini, mahasiswa juga menyoroti paradoks pembangunan yang terjadi di Morowali. Di satu sisi, aktivitas industri dan pertambangan nikel berjalan masif dan menyumbang pendapatan besar bagi daerah.
Namun di sisi lain, masyarakat lokal justru harus hidup dengan infrastruktur rusak, lingkungan tercemar, dan akses dasar yang semakin memburuk.
Morowali disebut sebagai contoh paling nyata dari pembangunan yang timpang. Sungai dan hutan tergerus aktivitas tambang, sementara jalan-jalan utama justru hancur, khususnya di Kecamatan Bahodopi.
Sejumlah ruas jalan nasional di wilayah tersebut dilaporkan rusak parah akibat lalu lintas kendaraan berat industri, namun penanganannya dinilai tidak pernah tuntas.
Mahasiswa secara terbuka mengkritik kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tengah. Kebijakan yang diterapkan sejak awal dinilai gagal menyelesaikan persoalan, karena perbaikan hanya bersifat tambal sulam tanpa solusi permanen.
Tidak ada pembatasan kendaraan berat, dan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Rar menilai BPJN Sulawesi Tengah tidak berpihak pada masyarakat terdampak industri.
“Jalan rusak ini bukan baru kemarin. Bertahun-tahun dibiarkan. Perbaikan tambal sulam tidak menyelesaikan masalah. Kalau ini disebut pembangunan, maka ini pembangunan yang menindas. BPJN Sulteng harus bertanggung jawab,” tegas Rar.
Reporter: Michael Simanjuntak
Editor: Udin Salim
Apa Reaksimu?
