Menggugat "Candu Ketundukan": Ketika Iman Dipisahkan dari Akal Sehat

​PENGUASA yang cemas akan posisinya selalu punya cara untuk meninabobokan kesadaran publik. Salah satu strategi tertua, paling halus, sekaligus paling mematikan adalah memelihara religiositas tanpa nalar. Di panggung ini, rakyat dipersilakan bahkan difasilitasi untuk berdoa sepanjang hari, asalkan mereka tidak pernah bertanya mengapa hidup mereka tetap sengsara. Mereka didorong menengadah ke langit, semata-mata agar lupa menatap ketimpangan yang nyata di bumi.

​Dalam konteks keindonesiaan kontemporer, gejala ini kian kasat mata. Kita sering menyaksikan bagaimana kesalehan ritual dirayakan secara kolosal, namun di saat yang sama, nalar kritis dipadamkan. Doa-doa kepasrahan dipuji, sementara kritik terhadap kebijakan dicurigai sebagai tindakan "kurang bersyukur" atau bahkan makar. Seolah-olah kemiskinan struktural, korupsi yang menggurita, dan hukum yang tajam ke bawah adalah takdir ilahi yang harus diterima dengan sabar, bukan persoalan sosial-politik yang wajib diselesaikan.

Cermin Sejarah: Dari Eropa hingga Jazirah Arab

​Manipulasi kesalehan demi melanggengkan kekuasaan bukanlah barang baru. Sejarah dunia adalah laboratorium besar yang menunjukkan bagaimana agama, ketika direduksi menjadi alat penjinakan, akan melahirkan penindasan yang absolut.

- Eropa Era Abad Pertengahan (Supremasi Katolik Roma)

Sebelum era Renaisans, institusi gereja dan penguasa monarki Eropa bersekutu rapat. Doktrin Divine Right of Kings (Hak Suci Raja) digunakan untuk menjustifikasi bahwa raja adalah wakil Tuhan di bumi yang tidak boleh digugat. Rakyat dipaksa menerima penderitaan di dunia demi "kebahagiaan di akhirat", sementara dogma gereja menutup rapat pintu sains dan filsafat. Siapa pun yang menggunakan akal kritisnya seperti Galileo Galilei akan dicap sesat. Agama di tangan penguasa kala itu sukses menjadi "candu" yang melumpuhkan daya kritis massa.

- Aliansi Wahhabisme dan Wangsa Saud di Arab Saudi

Di belahan bumi lain, sejarah mencatat persekutuan taktis antara Muhammad bin Saud (pendiri dinasti) dan Muhammad bin Abdul Wahhab pada abad ke-18. Wahhabisme memberikan legitimasi keagamaan yang mutlak kepada penguasa Saud, dengan doktrin utama: kepatuhan buta kepada waliyyul amri (pemimpin) dan larangan keras untuk mengkritik penguasa di muka umum. Sebagai imbalannya, penguasa menyokong dakwah puritan ini. Hasilnya? Kekuasaan absolut dinasti Saud terjaga selama berabad-abad di atas narasi kepatuhan ritual, sementara ruang-ruang politik warga ditutup rapat.

 Indonesia dan Bahaya "Religiositas Kosong"

​Di Indonesia, polanya bergeser secara kosmetik, namun substansinya serupa. Kita melihat gejala "komodifikasi kesalehan" di mana para elite politik mendadak religius menjelang pemilu, mengenakan simbol-simbol keagamaan, dan menyumbang rumah ibadah. Namun, kebijakan yang mereka lahirkan justru sering kali meminggirkan rakyat kecil, merusak ruang hidup melalui investasi ugal-ugalan, dan memperlebar jurang ketimpangan.

Penguasa lebih menyukai rakyat yang khusyuk dalam kepasrahan ketimbang rakyat yang berpikir. Sebab, pikiran yang merdeka tak bisa diarahkan dengan pidato normatif, bansos, atau ancaman pasal-pasal karet.

​Pikiran yang merdeka akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kursi kekuasaan bergetar: Siapa yang sebenarnya menikmati kue pembangunan ini? Mengapa hukum tumpul ke atas? Mengapa kekuasaan selalu menuntut pengertian rakyat, tetapi alergi terhadap pengawasan?

Di sinilah letak ketakutan terbesar penguasa. Ketakutan mereka bukan pada ramainya masjid, gereja, pura, atau wihara. Ketakutan mereka ada pada kesadaran yang mulai tumbuh di kepala rakyat. Selama rumah ibadah hanya melahirkan doa-doa personal tanpa kepekaan sosial, kekuasaan akan tidur dengan nyenyak.

Memadukan Iman dan Akal

​Religi, pada hakikatnya, bukan musuh kemerdekaan. Sejarah pergerakan bangsa kita mencatat bagaimana Islam progresif, Katolik/Kristen pembebasan, dan spiritualitas lokal menjadi bahan bakar utama melawan kolonialisme. Agama bisa dan harus menjadi sumber keberanian moral.

Oleh karena itu, tugas kaum merdeka saat ini para akademisi, aktivis, dan warga yang sadar bukanlah menjauhkan rakyat dari iman. Tugas mendesak kita adalah menyandingkan kembali iman dengan akal.

Religi yang berpadu dengan kesadaran sosial tidak akan pernah menjadi alat penindasan, melainkan tenaga pembebasan. Kita harus mengembalikan agama pada fungsinya yang profetik: membela yang tertindas dan melawan kezaliman.

​Ketika rakyat Indonesia mulai beriman dengan akal sehat, doa mereka tidak lagi sekadar ratapan atau permohonan pasif melainkan sebuah manifesto dan tekad bulat untuk mengubah keadaan.

Depok13 Juni 2026. (*)