Pembongkaran Ruko, Pemda Tak Boleh Eksekusi Sepihak
Aksi pembongkaran ruko pertokoan depan RTH Poso terus mendapat protes karena dinilai pemda tidak berpihak ke warga utamanya para pedagang.
POSO, METROSULAWESI.NET - Aksi pembongkaran ruko pertokoan depan RTH Poso terus mendapat protes karena dinilai pemda tidak berpihak ke warga utamanya para pedagang.
Ketua LSM Gempur Poso Syainuddin Samsudin menegaskan, pemda tidak boleh melakukan eksekusi sepihak, dimana eksekusi hanya boleh dilakukan jika ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), ada penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan, dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan, bukan daru Satpol PP dan aparat (Polri/Satpol PP) hanya mengamankan, bukan sebagai pelaksana eksekusi.
"Jika salah satu unsur ini tidak ada, maka eksekusi tersebut ilegal, jika putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) artinya pokok perkara belum diputus, tidak ada dasar hukum untuk melakukan eksekusi, pemda tidak boleh bertindak seolah-olah sudah menang," ungkapnya kepada Metrosulawesi, Senin (15/12).
Dirinya menegaskan, tindakan pemda adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) dan tindakan Satpol PP menggunakan kekerasan adalah perbuatan pidana.
"Tanpa dasar eksekusi dari pengadilan, maka ini bukan lagi soal administrasi, tapi pidana murni," tegasnya.
Terkait tindakan kekerasan aparat Satuan Polisi Pamong Praja terhadapnya saat eksekusi ruko, ia mengatakan telah melaporkan ke Polres Poso karena dinilai ada unsur pidana.
"Hari itu juga langsung buat LP di Polres dengan poin waktu, tempat, kronologi pengeroyokan, di BAP juga disebutkan tidak ada surat eksekusi pengadilan," tegasnya.
Ditambahkannya, atas kasus ini akan melapor ke Komnas HAM dikarenakan kekerasan aparat negara, pelanggaran hak atas rasa aman serta penyalahgunaan kewenangan.
Reporter: Saiful Sulayapi
Editor: Syahril Hantono
Apa Reaksimu?
