Yusril Minta Mahasiswa Jaga Integritas Saat Mengkritik Pemerintah

JAKARTA, METROSULAWESI.NET- Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta mahasiswa untuk tetap menjaga integritas dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah.

Menurut Yusril, kebebasan menyampaikan pendapat dan kritik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi yang harus dijaga.

"Saya mendukung kebebasan mahasiswa dalam bersuara dan menyampaikan kritik. Namun kritik itu harus dilandasi integritas yang kuat sehingga benar-benar bertujuan untuk membangun bangsa," kata Yusril saat jumpa pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Selasa.

Sebagai mantan aktivis mahasiswa, Yusril mengaku prihatin atas pengakuan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang menerima uang usai bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Meski demikian, ia mengapresiasi sikap mahasiswa yang mengakui kesalahan dan menyampaikan permintaan maaf kepada publik.

"Sebagai mantan aktivis mahasiswa saya prihatin dengan kejadian itu. Namun kami juga menghargai sikap mereka yang berterus terang mengakui kesalahan dan meminta maaf agar hal serupa tidak terulang," ujarnya.

Yusril menilai integritas merupakan modal penting bagi mahasiswa yang kelak akan menjadi pemimpin dan pejabat publik.

Menurut dia, integritas yang dibangun sejak masa mahasiswa perlu dijaga agar ketika menduduki jabatan publik, seseorang tetap berpegang pada prinsip kebenaran dan tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan tertentu.

"Kita berpesan kepada adik-adik mahasiswa supaya tetap menjaga integritas dan perjuangan itu harus murni," katanya.

Ia menambahkan bahwa mahasiswa yang saat ini aktif mengkritik pemerintah pada masa depan bisa menjadi pejabat yang menggantikan generasi pemimpin saat ini.

"Karena ini soal waktu saja. Tetaplah tegar memegang teguh prinsip-prinsip dan jangan mudah terpengaruh oleh hal-hal seperti itu," kata Yusril.

Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima perwakilan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta dan berdialog dengan mereka di Istana Wakil Presiden, Senin (22/6).

Belakangan, Koordinator Aksi sekaligus Ketua BEM Fakultas Hukum UBK M. Abdi Maludin mengakui menerima uang sebesar Rp20 juta usai pertemuan tersebut dan menyampaikan permintaan maaf kepada publik. (ant)