ATR/BPN Terus Awasi Program Strategis Agar Dirasakan Masyarakat

JAKARTA, METROSULAWEWSI.NET- Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) memperketat pengawasan program strategis nasional agar dapat menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi, di Jakarta, Selasa, mengatakan untuk semester II akan dilakukan pengawasan secara tematik, seperti pada program strategis nasional karena skala anggarannya sangat besar.

"Misal seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kalau outcomenya tidak bermanfaat kepada masyarakat, itu celah sorotan dari para Aparat Penegak Hukum," katanya.

Pudji juga mengimbau agar para pimpinan satuan kerja secara berkala melakukan evaluasi hal ini untuk memastikan program kerja telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Mohon program PTSL dan RDTR ini senantiasa dievaluasi misal per minggu. Tujuannya, agar kita bisa memetakan program kita, kita bisa merasa bahwa program kita ada kekurangan di sana, makanya dievaluasi, diperbaiki," ujarnya.

Kementerian ATR/BPN mengumpulkan dan memberikan arahan kepada para kepala kantor wilayah (kanwil) BPN provinsi dan kepala Kantor Pertanahan (Kantah) kabupaten/kota untuk melakukan evaluasi berkala dan memantau progres program strategis yang tengah dijalankan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN Dalu Agung Darmawan mengatakan, target capaian di tahun 2026 adalah 98 persen, untuk itu semua petugas baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus sudah menyiapkan strategi teknis sebelum akhir Juli.

"Kepala kanwil dan kepala Kantah harus benar-benar mengetahui target prioritas di wilayahnya dan memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana," ujar Dalu Agung Darmawan dalam kegiatan Pembukaan Evaluasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2026.

Menurut Dalu Agung Darmawan, salah satu hal yang dapat dijadikan instrumen utama dalam pengelolaan program dan anggaran adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Muatan yang ada dalam SAKIP bisa mengukur dan memastikan setiap anggaran yang akan digunakan dapat menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat atau "result oriented".

"SAKIP ini strategis bukan hanya melihat capaian tapi juga mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi internalnya. Jadi kalau Tim Pembina melihat unsur-unsur SAKIP, saya pikir itu sudah mencerminkan kondisi pembinaan dan evaluasi program di ranah Pejabat Eselon 1 dan Eselon 2,” ujar Dalu Agung Darmawan dalam keterangannya. (ant)