DPRD Soroti Pengelolaan Aset, 700 Bidang Tanah Belum Bersertipikat

DONGGALA, METROSULAWESI.NET - Pengelolaan asset milik Pemda Donggala “Amburadul” baik itu aset tidak bergerak (tanah) ataupun aset bergerak (randis).

“Penggelolaan aset pemerintahan sebelumnya "amburadul" ini warisan dari zaman pemerintah sebelumnya. Kita harus crosscheck kembali,” singkat Wakil Ketua Kelvin, di kantornya, Selasa 3 Februari 2026.

Berdasarkan data aset tidak bergerak (Tanah) jumlah total 1.185 bidang tanah,sampai saat ini hanya sekitar 300 bidang yang telah memiliki status legal. Sementara sisanya lebih dari 700 bidang tanah lainnya belum mengantongi legalitas. Sedangkan randis dari 700 unit kendaraan hanya 200 tercatat dalam neraca keuangan.

Sebelumnya pada paripurna laporan Pasnsus I terkait asset senin kemarin, anggota pansus I fraksi Nasdem Moh Yasin lataka mersa prihatin atas pengelolaan aset daerah.

Karena menurtunya data aset yang diperoleh Pansus I, menunjukkan masih minimnya legalitas aset tanah milik pemerintah daerah.

“Jumlah aset tanah Pemkab Donggala kurang lebih 1.185 kapling, namun yang memiliki legalitas hanya sekitar 300 kapling. Ini sangat miris,” katanya saat paripurna laporam pansus.

Ia menilai, persoalan aset tersebut seharusnya tidak terjadi mengingat Kabupaten Donggala telah berdiri 73 tahun lalu.

“Kenapa sampai hari ini aset daerah tidak terurus? saya sampaikan jangan-jangan ada unsur kesengajaan dari pemerintah sebelumnya, sampai aset kita seperti ini,” sesalnya.

Karena itu, Pansus I DPRD Donggala meminta perpanjangan waktu untuk melakukan uji petik langsung ke lapangan guna memastikan keberadaan aset serta mengetahui kendala terkait legalitasnya.

Selain persoalan asset berupa tanah, Pansus I juga menyoroti aset kendaraan daerah.

Dari sekitar 700 unit kendaraan yang tercatat, hanya sekitar 200 unit yang tercantum dalam neraca keuangan daerah.

Reporter: Tamsyir Ramli 
Editor: Udin Salim