Hadiri Rakor di Ternate, Menteri Nusron Serahkan 28 Sertipikat Aset ke Pemprov Malut

TERNATE, METROSULAWESI.NET- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Rapat Koordinasi Pertanahan dan Tata Ruang di Bela Hotel Ternate, Sabtu (23/8/2025).

Rakor ini turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku, Pj. Gubernur Papua, Wakil Gubernur Papua Barat, serta bupati/wali kota se-Maluku Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron bersama Ketua Komisi II DPR RI menyerahkan 28 sertipikat aset Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) dan 15 sertipikat tanah elektronik hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Nusron menegaskan, terdapat sejumlah isu strategis yang menjadi fokus pembahasan Rakor, terutama soal pengendalian alih fungsi lahan yang mendapat banyak masukan dalam Rakor tersebut. Ia mengingatkan agar lahan sawah yang menjadi penopang ketahanan pangan tidak berubah fungsi menjadi kawasan perumahan maupun industri.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga mendorong percepatan sertifikasi tanah di wilayah Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Langkah ini dinilai penting agar seluruh aset pemerintah daerah maupun masyarakat memiliki kepastian hukum.

"Penyelesaian sengketa tanah yang ada di kawasan Maluku Utara dan Papua. Ketiga, banyak keluhan tentang sertifikasi tanah adat. Keempat, banyaknya tumpang tindih pemegang HGU dengan sertifikat IUP tambang yang hingga kini belum dituntaskan," ujar Nusron.

Tak hanya itu, Menteri ATR/BPN juga menyoroti minimnya kabupaten/kota di Maluku Utara maupun Papua yang telah menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

"Banyak kabupaten/kota yang belum menyusun RDTR. Hitungan kita, masih kurang 40 RDTR di Maluku Utara. Tahun depan kita komitmen target bisa diselesaikan," kata Nusron. (*)