Opsi Efisiensi di Pemprov Sulteng Sasar Daya Listrik hingga Honorarium
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulteng, Rudi Dewanto, memimpin rapat internal di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah, Senin, 17 September 2025.
PALU, METROSULAWESI.NET – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulteng, Rudi Dewanto, memimpin rapat internal di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Tengah, Senin, 17 September 2025.
Dalam arahannya, Rudi menjelaskan alokasi anggaran tahun 2026 mengalami penyesuaian sehingga BPKAD perlu menyusun langkah strategis untuk memastikan program dan layanan tetap berjalan optimal.
"Sangat penting disiplin pengelolaan anggaran sesuai plafon yang tersedia," ujarnya.
Rapat juga membahas percepatan penyelesaian input kegiatan yang masih tertunda. Beberapa pos belanja rutin menjadi sorotan, seperti listrik, cleaning service, pemeliharaan kendaraan roda empat, alat tulis kantor, serta alokasi bagi pegawai harian lepas dan tenaga IT di masing-masing bidang.
Pada kesempatan itu, Rudi yang juga selaku Plt. Kepala BPKAD meminta seluruh bidang untuk meninjau kembali usulan belanja dan memastikan kebutuhan yang benar-benar prioritas yang dianggarkan. Ia menekankan bahwa setiap belanja harus berkontribusi langsung terhadap kelancaran operasional dan pelayanan perangkat daerah.
Seiring penyesuaian anggaran, rapat juga mengkaji berbagai opsi efisiensi, di antaranya pengurangan beban daya listrik, pembatasan honorarium, pengetatan belanja non-prioritas, serta pengaturan jadwal pegawai sesuai kebutuhan masing-masing unit kerja.
Untuk memperkuat langkah tersebut, disepakati pembentukan tim evaluasi yang bertugas melakukan survei lokasi guna mengidentifikasi peluang penghematan serta memastikan setiap rekomendasi efisiensi diterapkan tepat sasaran.
Tim ini diharapkan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi kebutuhan anggaran pada setiap bidang. Rapat ditutup dengan penegasan pentingnya sinkronisasi dan penyamaan persepsi antarbidang dalam menyusun strategi penganggaran tahun 2026.
Dengan koordinasi yang terarah dan kebijakan efisiensi yang konsisten, Pemprov optimis dapat menjaga efektivitas pengelolaan keuangan daerah meski menghadapi keterbatasan alokasi anggaran. (mic)
Apa Reaksimu?
