Payroll ASN Mau Dipindah dari BPD? Serikat Pegawai Bank Sulteng: Jangan Korbankan Ekonomi Daerah!

PALU, METROSULAWESI.NET - Serikat Pegawai Bank Sulteng secara terbuka menyatakan sikap tegas menolak rencana pengalihan pengelolaan payroll atau penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank lain. Mereka memperingatkan bahwa kebijakan ini bukan sekadar urusan bisnis perbankan, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi di Sulawesi Tengah.

Menurut Serikat Pegawai Bank Sulteng, pengelolaan gaji ASN memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun dan memperkuat ekosistem perekonomian daerah. Selama ini, dana payroll ASN yang dikelola BPD menjadi salah satu fondasi utama bagi bank daerah untuk menjalankan fungsi intermediasi.

"Keberadaan payroll ASN pada BPD memiliki keterkaitan erat dengan penguatan kapasitas bank daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan, memperluas akses kredit bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan," tulis pernyataan resmi serikat tersebut.

Jangan Hanya Cari Untung Jangka Pendek

Serikat Pegawai mendesak agar kebijakan ini ditinjau secara komprehensif, tidak hanya melihat aspek kemudahan layanan atau pertimbangan bisnis jangka pendek semata. Sebagai lembaga keuangan yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah, BPD mengemban mandat strategis untuk menjadi motor penggerak pembangunan di daerahnya sendiri.

Jika pengalihan payroll ASN ke bank lain tetap dipaksakan, ada efek domino negatif yang siap mengintai. Dampak tersebut meliputi: Penurunan Kapasitas Intermediasi: Kemampuan BPD dalam menyalurkan kredit ke masyarakat dan proyek daerah akan melemah; Gangguan Keberlanjutan Usaha: Omset dan pengembangan bisnis bank daerah berpotensi tergerus secara signifikan; Ancaman terhadap Tenaga Kerja: Penurunan kinerja bank dikhawatirkan berdampak langsung pada efisiensi dan keberlangsungan lapangan kerja bagi para pegawai BPD itu sendiri.

Dorong Dialog Bersama

Menutup pernyataan sikapnya, Serikat Pekerja Bank Sulteng mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari jajaran pemerintah daerah hingga regulator, untuk duduk bersama dan membuka ruang dialog. Mereka mendorong sinergi yang kuat demi mempertahankan peran vital BPD dalam pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat luas. (*)