Pemprov Diminta Berdayakan Buruh dan Warga Pantoloan

PALU, METROSULAWESI.NET - Buruh Pelabuhan Pantoloan dan warga mendesak Pemprov Sulteng untuk memberikan solusi, bila benar-benar aktivitas kapal penumpang dipindahkan dari Pelabuhan Pantoloan. 

Koordinator Aksi yang juga akivis Buruh Pelabuhan Pantoloan, Abdul Wahyudin kepada Metrosulawesi mengatakan, pihaknya sudah menawarkan solusi kepada Gubernur Sulteng sehari sebelum aksi demo dilakukan.

“Ada beberapa solusi yang kami tawarkan, agar kelak bila aktivitas kapal penumpang dipindahkan dari Pelabuhan Pantoloan, teman-teman buruh pelabuhan dan warga di sekitar, tidak kehilangan mata pencaharian,” kata Wahyudin, Selasa 23 Desember 2025.

Di antara solusi yang ditawarkan ke Pemprov Sulteng lanjut Wahyudin, adalah mempekerjakan teman-teman buruh yang beraktivitas di Pelabuhan Pantoloan ke BUMN-BUMN yang ada.

“Kami menyadari BUMN-BUMN itu memiliki standar, tapi kami minta teman-teman buruh itu di berdayakan direkrut oleh BUMN yang ada,” kata Wahyudin.

Selain buruh, di Pelabuhan Pantoloan itu katanya, juga ada pedang asongan. Mereka ini katanya, pun harus dipikirkan nasibnya ketika aktivitas kapal penumpang benar-benar dipindahkan dari Pantoloan ke Donggala. 

“Solusinya mungkin Pemprov Sulteng membuka tempat semacam pasar kuliner, agar mereka tetap bisa berjualan, meskipun tak ada lagi aktivitas kapal penumpang. Dengan begitu mereka tidak akan kehilangan penghasilan,” kata Wahyudin.

“Tidak hanya diberikan tempat berjualan, tapi juga dibantu modal usaha. Agar mereka bisa mengembangkan usahanya berjualan kuliner,” tambah Wahyudin.

Wahyudin mengatakan, di antara buruh Pelabuhan Pantoloan, ada yang sudah berusia lanjut, dan sudah tidak produktif lagi. Mereka ini katanya, juga perlu mendapat perhatian dari Pemprov Sulteng. Salah satunya bisa dikasih modal usaha oleh pemerintah, agar mereka tidak lagi bekerja sebagai buruh.

Pada kesempatan dialog dengan Gubernur Sulteng, H Anwar Hafid diakhiri dengan penandatanganan Pernyataan Komitmen Bersama, yang berisi dua poin. Pertama, para pihak berkomitmen untuk menjaga stabilitas perlindungan mata pencaharian masyarakat, serta kelangsungan pelayanan publik yang nyaman dan berkeadilan.

Kedua, para pihak dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk terlebih dahulu mengkomunikasikan dan membahasnya bersama para pihak yang terkait menandatangani pernyataan ini, sebelum diambil keputusan apapun.

Pernyataan Komitmen Bersama ditandatangani sebanyak sebelas orang diantaranya: Gubernur Anwar Hafid, Ketua PMP Zulkarnain, LPM Pantoloan Azhari, Perwakilan Buruh Pelabuhan Pantoloan, Perjuangan Masyarakat Pantoloan.

Reporter: Udin Salim