Rapat Evaluasi TP3S, Wagub Tekankan Kualitas Intervensi

PALU, METROSULAWESI.NET - Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny Lamadjido menekankan pentingnya kualitas intervensi dalam upaya percepatan penurunan stunting saat membuka Rapat Evaluasi Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) Provinsi Sulawesi Tengah di Aula Dinas P2KB, Selasa (16/12/2025).

Rapat yang dihadiri tim TP3S menjadi momentum untuk menilai capaian sekaligus memperkuat strategi penurunan stunting di Sulawesi Tengah.

Wagub Reny menyampaikan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah berhasil mencatat angka prevalensi stunting sebesar 5,6 persen, sejajar dengan capaian nasional. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung percepatan penurunan stunting.

“Provinsi Sulawesi Tengah dinilai memberikan kontribusi besar, baik dari sisi pembiayaan maupun komitmen pemerintah daerah. Alhamdulillah, penilaiannya cukup baik,” ujar Reny.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa capaian tersebut tetap perlu dievaluasi secara mendalam, terutama terkait pelaksanaan program dan keakuratan data stunting tahun 2025. 

Wagub menyoroti adanya sejumlah daerah yang menunjukkan penurunan angka stunting secara sangat drastis, sehingga memerlukan pendalaman terhadap proses pendampingan dan validasi data.

“Penurunan angka harus dibarengi proses yang benar dan data yang valid. Kita tidak hanya mengejar angka, tetapi juga kualitas intervensinya,” tegasnya.

Wagub Reny juga menekankan pentingnya peran Tim Penggerak PKK, kader Posyandu, Dasawisma, serta Puskesmas sebagai ujung tombak penurunan stunting di lapangan. Keterlibatan kader yang secara langsung mendampingi keluarga berisiko stunting dinilai menjadi kunci keberhasilan program.

“Tidak ada gunanya program jika tidak melibatkan PKK dan para kader. Mereka adalah ujung tombak yang bekerja dengan penuh pengabdian,” katanya.

Selain itu, Wagub mendorong kabupaten dan kota untuk menghadirkan inovasi-inovasi sederhana namun berdampak nyata, seperti program tabungan telur yang pernah diterapkan untuk membantu pemenuhan gizi anak dari keluarga berisiko stunting.

“Fokus utama kita adalah 1.000 hari pertama kehidupan, sejak masa konsepsi hingga anak berusia dua tahun. Jika fase ini terlewat, perkembangan otak anak tidak akan optimal,” jelasnya.

Melalui pendekatan konvergensi, Wagub berharap penguatan koordinasi lintas sektor dapat terus dilakukan, melibatkan sektor kesehatan, P2KB, BKKBN, lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat, dengan sasaran keluarga berisiko dan dukungan data yang akurat.

Sementara itu, Staf Ahli PKK Provinsi Sulawesi Tengah, Tuty Zarfiana menegaskan bahwa penurunan stunting membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang kuat dan berkelanjutan.

“Pemerintah, tenaga kesehatan, pihak swasta, tokoh agama, dan masyarakat harus bersinergi secara terintegrasi. Stunting merupakan tantangan krusial untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujarnya. (ril/*)