Sulteng Siaga Darurat Karhutla, Delapan Kabupaten dan Kota Mulai Terdampak

PALU, METROSULAWESI.NET - Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Kekeringan di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Senin (31/8/2026). Rakor ini digelar bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait untuk memperkuat sinergi lintas sektor guna mengantisipasi meluasnya dampak kemarau di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah.

Dalam arahannya, Anwar Hafid menegaskan bahwa penanganan karhutla merupakan persoalan mendesak yang memerlukan tindakan masif dan terkoordinasi. Sebelum rakor dimulai, Gubernur mengaku telah berkoordinasi dengan Pangdam, Kajati, dan Kapolda untuk merumuskan langkah taktis bersama demi meminimalisasi kerusakan lingkungan serta kerugian material yang besar.

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah per 28 Agustus 2026, titik karhutla kini tersebar di beberapa kabupaten dan kota dengan rincian wilayah terdampak sebagai berikut: Kabupaten Tojo Una-Una: Menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah dengan luas lahan terbakar di beberapa desa mencapai sekitar 83 hektare; Kota Palu: Kebakaran salah satunya menghanguskan lahan seluas kurang lebih 1 hektare di kawasan Poboya; dan Wilayah Lain: Kasus karhutla juga tercatat di Kabupaten Banggai, Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli, Poso, dan Buol.

Anwar menjelaskan, grafik kasus karhutla sempat melonjak pada awal tahun namun berhasil ditekan dalam beberapa bulan berikutnya berkat kesigapan petugas di lapangan. Kendati demikian, tren kebakaran kembali meningkat signifikan pada Agustus seiring dengan mencapai puncaknya masa kekeringan.

Memasuki bulan September, Gubernur menginstruksikan seluruh jajaran untuk tidak lengah dan tetap meningkatkan kewaspadaan. Meski hujan mulai turun di beberapa daerah, potensi lonjakan kasus baru masih sangat tinggi jika kondisi cuaca kering kembali berlangsung lama.

Rakor tersebut dilanjutkan dengan paparan teknis dari Pangdam serta dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Danrem 132/Tadulako, perwakilan Danlanal, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala BKSDA, serta sejumlah kepala daerah dan perwakilan kabupaten/kota se-Sulawesi Tengah. Melalui pertemuan ini, Pemerintah Provinsi berharap penanganan dampak kekeringan dan karhutla dapat berjalan lebih cepat, terpadu, dan masif. (*)