Kecamatan PKU Benahi Tata Kelola PBB-P2

POSO, METROSULAWESI.NET- Kecamatan Poso Kota Utara  (PKU) meluncurkan sebuah terobosan baru dalam perbaikan tata kelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui inovasi bertajuk MAROSO PBBKU.

Program ini merupakan respon atas anjloknya realisasi PBB-P2 selama tiga tahun terakhir, di mana capaian tahun 2024 tercatat hanya 43,71 persen.

Kondisi tersebut  kata Camat PKU  Fikri.A.Mardjun, dinilai sebagai sinyal perlunya pembenahan menyeluruh terhadap sistem pendataan, penagihan, dan pelaporan yang selama ini masih bergantung pada metode manual.

Inovasi MAROSO PBBKU dirancang dengan pendekatan digitalisasi dan penguatan kolaborasi lintas sektor.

Program ini kata dia, dimana kecamatan membangun sistem dashboard pelaporan berbasis web yang memungkinkan pemantauan real-time capaian pajak di setiap kelurahan.

"Sistem ini dilengkapi database terpadu yang diperbarui melalui proses validasi lapangan, sehingga data wajib pajak yang sebelumnya banyak bermasalah diharapkan dapat disajikan lebih akurat," ujar Fikri, kepada Metrosulawesi, Selasa (2/12).

Selama periode implementasi, petugas melakukan pendataan dan verifikasi terhadap sejumlah objek pajak yang bermasalah. Tingkat akurasi validasi mencapai lebih dari 90 persen, menjadikan update data  sebagai fondasi penting dalam perbaikan strategi penagihan.

Selain pembenahan data kata dia,  kecamatan juga membangun kultur kerja baru berbasis data dan transparansi. Dashboard MAROSO PBBKU kini menjadi alat kontrol internal yang menampilkan perkembangan realisasi pajak setiap kelurahan secara terbuka.

"Aparatur kelurahan yang semula terbiasa dengan pencatatan manual mulai beradaptasi dengan sistem digital melalui pendampingan teknis langsung dari tim kecamatan serta dukungan teknis dari Bapenda dan Diskominfo," tuturnya.

Hadirnya MAROSO PBBKU kata Fikri  diharapkan membawa perubahan signifikan dalam tata kelola perpajakan di Poso Kota Utara.  Inovasi ini juga memperkuat koordinasi lintas kelurahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban PBB-P2.

"Dengan pondasi sistem digital, kecamatan menargetkan peningkatan realisasi PBB-P2 pada tahun berikutnya sekaligus membuka peluang replikasi program ke wilayah lain di Kabupaten Poso," tutupnya.(pul)