Masyarakat Diminta Hentikan Toleransi Politik Uang

PALU, METROSULAWESI.NET - Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Rasyidi Bakry, menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam menghentikan toleransi terhadap politik uang yang masih kerap terjadi di tengah proses demokrasi.

Menurutnya, menerima atau membiarkan praktik transaksi suara bukanlah tindakan atau perilaku yang benar. Hal ini mencoreng wajah demokrasi.

"ini merusak demokrasi kita, politik uang justru membenarkan perilaku yang salah malah dianggap hal lumrah. Olehnya, perlu masayarakat diberikan pemahaman terkait politik uang melalui sosialisasi," ucap Rasyidi saat menghadiri rapat koordinasi penyelesaian sengketa, baru-baru ini.

Rasyidi mengatakan dengan menolak  seluruh bentuk politik uang, demokrasi yang berintegritas dapat benar-benar terwujud.

"Marilah kita sadari bahwa politik uang justru mematikan kualitas demokrasi dan berpotensi melahirkan pemimpin tanpa visi, yang terpilih bukan karena kapasitas melainkan kemampuan memberikan imbalan," ujarnya Rasyidi.

Dia menyampaikan Bawaslu bukanlah wasit sesaat, karena memiliki kewajiban mengawal demokrasi secara berkelanjutan dan memastikan hak-hak demokratis mayarakat terpenuhi.

"Saya mengajak seluruh elemen masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan menolak segala bentuk politik uang dan bersama-sama menciptakan pemilu yang bersih, jujur dan adil," pungkasnya.

Sebelumnya, Rasyidi juga menegaskan pentingnya pendidikan pemilu sebagai instrumen menjaga kemurnian suara rakyat dan memperkuat demokrasi.

Menurutnya, demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud apabila masyarakat memiliki pemahaman politik yang memadai.

“Pemilih yang terdidik adalah penjaga pertama demokrasi. Pendidikan politik adalah benteng untuk memastikan proses berjalan jujur, adil, dan bebas dari pelanggaran,” ungkap Rasyidi saat kegiatan In House Training Penyelesaian Sengketa, Sabtu, 22 November 2025. (mic)