Pemkot Siapkan Dua Strategi Jaga Inflasi Tetap Stabil
Tekanan inflasi Kota Palu pada Juli 2026 tercatat terkendali di angka 2,96 persen (yoy), namun Pemerintah Kota Palu bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) langsung tancap gas menyiapkan serangkaian intervensi pasar guna mengantisipasi lonjakan harga komoditas strategis. Guna menjaga stabilitas tersebut, Pemkot Palu mengandalkan dua strategi utama: penguatan digitalisasi transaksi UMKM dan pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar tradisional.
PALU, METROSULAWESI.NET - Tekanan inflasi Kota Palu pada Juli 2026 tercatat terkendali di angka 2,96 persen (yoy), namun Pemerintah Kota Palu bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) langsung tancap gas menyiapkan serangkaian intervensi pasar guna mengantisipasi lonjakan harga komoditas strategis. Guna menjaga stabilitas tersebut, Pemkot Palu mengandalkan dua strategi utama: penguatan digitalisasi transaksi UMKM dan pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar tradisional.
Berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, realisasi inflasi 2,96 persen tersebut sebenarnya masih aman berada dalam sasaran target nasional sebesar 2,5 persen ± 1 persen. Meski demikian, Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh lengah dan harus melakukan deteksi dini terhadap fluktuasi pasokan pangan.
Sebagai langkah konkret jangka pendek, Pemkot Palu dan TPID menjadwalkan sidak pasar dalam waktu dekat untuk memantau ketersediaan stok secara langsung di lapangan. Selain itu, program intervensi seperti Gerakan Pangan Murah yang diinisiasi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan terus digulirkan demi memastikan keterjangkauan harga di tingkat konsumen.
“Pengendalian inflasi membutuhkan sinergi lintas sektor. Ketersediaan pasokan pangan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, serta kemampuan merespons perubahan harga adalah kunci yang harus diperhatikan,” ujar Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin dalam High Level Meeting (HLM) TPID di Ruang Rapat Bantaya, Kamis (20/8/2026).
Di sisi lain, pengendalian inflasi kali ini diintegrasikan dengan percepatan transformasi ekonomi digital melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Pemkot Palu fokus memperluas ekosistem non-tunai untuk mendorong efisiensi dan transparansi ekonomi daerah.
Salah satu fokus utamanya adalah memperkuat kolaborasi antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Perdagin) dengan Bank BTN. Kerja sama ini ditargetkan untuk mempercepat distribusi rompi dan barcode QRIS kepada para pelaku UMKM di Kota Palu.
Dengan masifnya penggunaan QRIS, transaksi di sektor UMKM diharapkan menjadi lebih praktis, aman, dan tercatat secara transparan, sekaligus membuka akses bagi pelaku usaha kecil untuk masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital yang lebih luas.
Melalui perpaduan antara pengawasan harga di pasar konvensional dan modernisasi sistem transaksi digital, Pemkot Palu bersama BI, BPS, dan sektor perbankan optimistis mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. (*)
Apa Reaksimu?
