Verifikasi Faktual P3K Donggala Menuai Sorotan

DONGGALA, METROSULAWESI.NET - Selasa pagi, 9 September 2025, ratusan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Pemkab Donggala dikumpulkan di ruang Kasiromu Kantor Bupati Donggala. Mereka mendapat arahan dari sejumlah pejabat, namun digelar tertutup dari liputan wartawan.

Ada pemandangan menyedihkan saat acara itu berlangsung. Ada sosok perempuan yang juga P3K duduk terdiam di luar ruangan Kasiromu. Dia datang tidak berseragam hitam putih seperti rekan-rekannya yang lain.

"Saya dari Guntarano Kecamatan Tanantovea mau ke Kantor Bappeda Donggala," kata ibu tersebut kepada wartawan di kantor bupati Donggala, Selasa 9 September 2025.

Diketahui Kantor Bappeda Donggala adalah tempat melakukan verifikasi faktual data tenaga P3K. Ketua Tim Verifikasi Faktual diketuai oleh Gosal, yang tidak lain adalah Kepala Bappeda Donggala.

"Nama saya tidak ada di undangan pertemuan di Kasiromu hari ini, makanya saya datang mau bertanya," sebut ibu yang sudah 20 tahun mengabdi menjadi guru itu.

Dikatakannya lagi kedatangannya ke Kantor Bupati Donggala untuk mencari tahu proses verifikasi faktual yang tidak meloloskan dirinya. Padahal masih menurutnya proses rekrutmen P3K sudah ia lalui.

"Saya honorer K2 sudah mengabdi menjadi tenaga guru sudah 22 tahun. Saya sudah ikut ujian tes P3K pada tanggal 5 Desember 2024 di Unismuh, dan saya dinyatakan lulus," sebutnya.

"Yang menjadi pertanyaan kenapa saya digugurkan di verifikasi faktul yang dilakukan Tim Bappeda" tanyanya lagi.

Ia pun berharap kepada Tim Verifikasi Faktual yang diketuai kepala Bappeda Donggala, Gosal bisa memberikan penjelasan kepadanya.

"Bukan hanya saya pak, ratusan teman-teman juga menanyakan hal sama. Apa alasannya kami dicoret," tuturnya.

"Saya ke BKPSDM hanya dibilang tanya Bappeda," tukasnya.

Sementara itu Kepala Bappeda, Gosal yang hendak dikonfirmasi tidak berhasil karena masih berada di Kota Palu.

"Masih di kegiatan wisuda di Unismuh sappo (dealeg bugis artinya saudara)" jawabnya via WhatsApp. 

Verifikasi factual terhadap P3K itu menuai sorotan dari dua anggota DPRD Donggala. 

Mohammad Irvan dari Fraksi Golkar, menilai, hasil verifikasi tersebut tidak valid dan menimbulkan kerugian bagi P3K yang sudah dinyatakan lulus oleh BKN.

Irvan mengaku menerima banyak laporan keberatan atas hasil verifikasi tersebut, karena ada peserta yang tidak memiliki berkas lengkap tapi dinyatakan lulus murni oleh tim verifikasi. Sebaliknya, ada yang sudah lulus dan memiliki kelengkapan berkas, tapi digugurkan.

“Ini menunjukkan hasil verifikasi tersebut tidak valid dan merugikan. Kami minta hasil verifikasi ini dibatalkan,” ujar Irvan seperti dilansir dari laman media.alkhairaat.id, Selasa 9 September 2025.

Irvan berjanji akan melakukan hearing dengan tim verifikasi tersebut guna memastikan bahwa tim tersebut telah melakukan seluruh tahapan dengan benar.

Menurut Irvan hasil verifikasi tersebut tidak memiliki landasan yang kuat, karena dilakukan asal-asalan, sehingga rentan terhadap gugatan hukum dari P3K yang merasa dirugikan.

Anggota DPRD Donggala dari Fraksi Nasdem, Yasin Lataka juga mendesak agar hasil verifikasi dibatalkan, dan semua P3K yang telah dinyatakan lulus oleh BKN segera diusulkan mendapat NIP.

“Kami minta hasil verval dibatalkan. Tidak ada itu verval, yang jelas semua P3K telah dinyatakan lulus oleh BKN, tidak ada alasan untuk tidak mengangkatnya sebagai ASN Donggala,” tegasnya.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Udin Salim