Catatan Dari LPS Media Meet Up: Hidup di Sesar Palu Koro,Harus Punya Dana Darurat

PALU, METROSULAWESI.NET - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Sulawesi Maluku Papua (Sulampu) kembali menggelar Media Meet Up dengan belasan media di Palu, Senin 27 Juli 2026.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, kegiatan bertajuk Diskusi, Komunikasi dan Kolaborasi Media itu menghadirkan Founder Hannah Asa Indonesia, Mardiyah. Mardiyah membagikan sejumlah tips terkait dengan pengelolaan keuangan. Hannah Asa Indonesia sendiri adalah sebuah Lembaga edukasi keuangan independent yang berkantor pusat di Palu.

Mardiya dalam pemaparannya mengatakan, berdasarkan hasil riset yang dilakukan, pihaknya menemukan fakta bahwa 70 persen orang tidak memiliki dana darurat.

“Ini salah satu realita yang sangat menyedihkan ya,” kata Mardiyah.

Mengawali pemaparannya soal bencana yang terjadi pada 2018 silam, Mardiya mengingatkan perlunya setiap orang memiliki dana darurat.

“Mungkin kita juga di sini ada yang keluarganya atau mungkin ada yang anak saudara kita yang menjadi korban di 2018. Semoga ini menjadi pelajaran luar biasa untuk kita. Salah satunya bahwa masyarakat Sulawesi Tengah harus belajar literasi keuangan, termasuk harus punya dana darurat,” kata Mardiya. 

“Kita hidup di atas patahan atau sesar Palu Koro, maka kita perlu menyiapkan dana darurat,” tambah Mardiya.

Triple disaster yang terjadi di Palu pada 2018 silam lanjut Mardiya, mengajarkan bahwa ketahanan itu tidak hanya dibangun dari infrastruktur yang kuat, tapi juga dari keluarga yang punya ketahanan finansial.

Padahal kata Mardiyah, dana darurat sangat penting. Misalnya untuk keberlanjutan pendidikan anak-anak.

“Anak-anak kita itu punya bakat dan talenta, tapi karena orantuanya tidak punya dana darurat, tidak punya persiapan dana pendidikan, anak kita akhirnya tidak bisa sekolah,” jelas Mardiya.

Mardiya menekankan perlunya setiap orang punya target dalam mengumpulkan dana darurat. Dia pun kemudian membagikan formula untuk mendapatkan dana darurat. Bagi yang belum menikah minimal enam kali total pengeluaran.

“Contoh, kalau pengeluarannya Rp10 juta, berarti dana darurat yang ideal itu Rp60 juta,” ujar Mardiya.

Bagi yang sudah menikah, hitungannya Sembilan kali pengeluaran. Sedangkan yang sudah punya anak, 12 kali total pengeluaran. “Jadi kuncinya itu, kita harus tahu berapa total pengeluaran kita dalam sebulan,” ujarnya.

Tidak hanya soal dana darurat, untuk kepentingan akhirat pun menurut Mardiyah rata-rata orang mengabaikannya.

“Betapa zalimnya kita ke diri sendiri ya. Pertama kita harus sadar bahwa di dalam harta kita ada orang lain 2,5% itu ke zakat. Kita harus menyisihkan untuk simpanan akhirat,” ujarnya.

Di bagian lain, Mardiyah menyinggung soal kebiasaan buruk yang masih sering dilakukan orang. Salah satu kebiasaan buruk itu adalah berutang untuk kebutuhan konsumtif. Berutang untuk sesuatu yang tidak produktif. Misalnya untuk biaya gaya hidup. Padahal dana utang mestinya dialokasikan untuk membiayai hal-hal yang produktif.

Hal buruk lainnya kata Mardiyah, adalah menganggap bahwa asuransi itu bukan sesuatu yang penting.

“Saya teringat Bapak-Ibu, customer saya itu punya rumah, dibangun puluhan miliar. Dan di bencana 2018, 28 September, rumah yang puluhan miliar itu hancur dalam sekejap. Bayangkan kalau rumah itu diasuransikan, tentunya ada pengembalian,” kata Mardiyah. 

Kebiasaan berikutnya menurut Mardiyah, adalah tidak suka menaruh aset di dalam satu instrumen investasi. Misalnya hanya ditaruh di tabungan. Padahal seperti diketahui, tabungan itu biasanya hanya untuk transaksi.

“Kalau kita mau investasi, saya akan beli obligasi misalnya ya,” ujarnya. 

Pada kesempatan itu, Mardiyah pun memberikan solusi, terhadap mereka yang pengeluarannya lebih tinggi daripada penghasilan.

“Solusinya harus ada pendapatan sampingan atau side hustle. Misalnya mulai belajar tentang kewirausahaan,” ujarnya.

Cakupan Jaminan 99 Persen

Deputi Kepala Kantor Perwakilan Wilayah III LPS, Prayitno Amigoro, yang sebelumnya juga tampil menyampaikan materinya, mengungkapkan dari sisi cakupan penjaminan, sebanyak 99,98 persen atau sekitar 5,90 juta rekening nasabah di Sulawesi Tengah telah memenuhi kriteria penjaminan LPS.

Prayitno mengatakan, masih terdapat sekitar 1.253 rekening di bank umum dan 54 rekening di BPR/BPRS yang memiliki saldo di atas Rp2 miliar sehingga berada di luar batas maksimum nilai simpanan yang dijamin.

Di Sulteng katanya, terdapat tujuh bank peserta program penjaminan LPS yang terdiri atas satu bank umum dan enam Bank Perkreditan Rakyat (BPR/BPRS).

Prayitno menegaskan risiko uninsured deposit atau simpanan yang tidak dijamin dari sisi nominal relatif rendah sehingga kondisi tersebut tetap memberikan rasa aman bagi mayoritas nasabah perbankan.

”Risiko uninsured deposit dari sisi nominal cukup rendah, sehingga dapat memberikan rasa aman kepada nasabah,” ujarnya.

Reporter: Udin Salim