Infrastruktur dan Pertanian Dominasi Aduan di Command Center BERANI Samporoa
Laporan masyarakat yang masuk ke Command Center BERANI Samporoa sejak resmi diluncurkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada 31 Desember 2025 didominasi persoalan infrastruktur dan pertanian, mencerminkan kebutuhan langsung warga terhadap pelayanan publik yang cepat dan responsif.
PALU, METROSULAWESI.NET - Laporan masyarakat yang masuk ke Command Center BERANI Samporoa sejak resmi diluncurkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada 31 Desember 2025 didominasi persoalan infrastruktur dan pertanian, mencerminkan kebutuhan langsung warga terhadap pelayanan publik yang cepat dan responsif.
Layanan Command Center BERANI Samporoa mencatat puluhan aduan dari berbagai wilayah di Sulawesi Tengah. Berdasarkan data sementara, sebagian besar laporan berkaitan dengan kondisi infrastruktur jalan serta sektor pertanian yang menjadi penopang utama aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Sulawesi Tengah, Suandi, mengatakan perangkat daerah teknis yang paling banyak menerima laporan adalah Dinas Bina Marga.
Aduan tersebut umumnya terkait kerusakan jalan, perbaikan akses penghubung antarwilayah, hingga infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
“Laporan terbanyak memang masih berkaitan dengan infrastruktur jalan dan pertanian. Hal ini wajar karena dua sektor tersebut bersentuhan langsung dengan aktivitas dan kebutuhan harian masyarakat. Melalui Command Center BERANI Samporoa, setiap laporan dapat segera diteruskan ke OPD teknis, khususnya Bina Marga, untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya,” ujar Suandi, Senin (12/1/2026).
Saat ini, sekitar 20 organisasi perangkat daerah (OPD) telah disiapkan untuk merespons laporan masyarakat secara langsung.
Setiap aduan yang masuk akan dipetakan berdasarkan jenis persoalan dan kewenangan penanganannya, sehingga masyarakat dapat memperoleh kejelasan apakah permasalahan tersebut berada pada tahap perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan.
Selain mempercepat tindak lanjut laporan, keberadaan Command Center BERANI Samporoa juga dinilai mampu meminimalkan kesalahpahaman publik terkait kewenangan penanganan persoalan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menilai sistem ini sebagai langkah konkret menghadirkan pelayanan publik yang lebih terbuka, responsif, dan akuntabel, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi serta peningkatan kepercayaan masyarakat. (ril/*)
Apa Reaksimu?
