Masih ada 300 Ribu Warga Sulteng Belum Punya Rumah
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi II, Recky Walter Lahope, mengungkapkan sekitar 300 ribu warga di Sulawesi Tengah saat ini tercatat belum memiliki rumah tinggal sendiri. Jumlah ini sekitar 10 persen dari total penduduk Sulteng kurang lebih 3 juta jiwa.
PALU, METROSULAWESI.NET - Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi II, Recky Walter Lahope, mengungkapkan sekitar 300 ribu warga di Sulawesi Tengah saat ini tercatat belum memiliki rumah tinggal sendiri. Jumlah ini sekitar 10 persen dari total penduduk Sulteng kurang lebih 3 juta jiwa.
Hal tersebut disampaikan Recky dalam acara Outlook Bisnis Properti Sulteng 2026 bertajuk “Dari Perlambatan Menuju Stabilitas Pasar yang Realistis” di Palu, Kamis, 12 Februari 2026.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara PWI Sulawesi Tengah, Apersi Sulteng dan BTN Palu, yang dihadiri oleh peserta mulai dari wartawan, driver ojol, buruh, hingga anggota PGRI dan pelaku UMKM.
"Data Susenas menunjukkan kondisi perumahan di tingkat nasional maupun daerah berada pada level yang strategis sekaligus kritis," ungkapnya.
"Ini sangat miris karena banyak satu rumah yang diisi oleh beberapa kepala keluarga (KK) karena mereka belum sanggup memiliki hunian sendiri," tambah Recky dalam paparannya.
Recky meluruskan persepsi publik mengenai program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa program ini bukan berarti pembagian rumah secara gratis secara massal, yang sempat memicu masyarakat untuk menunda pembelian properti karena menunggu bantuan cuma-cuma.
"Program 3 juta rumah ini adalah target dalam satu periode RPJMN (5 tahun), bukan per tahun. Ini adalah upaya kolaboratif untuk menyelesaikan angka backlog secara bertahap," jelasnya.
Dia menambahkan bahwa pada periode sebelumnya, pemerintah telah membuktikan mampu mencapai target 1 juta rumah per tahun, sehingga target 3 juta rumah dalam 5 tahun adalah hal yang sangat realistis.
Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah kini telah membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berdiri sendiri agar lebih fokus menangani masalah hunian.
Selain itu, Recky mendorong setiap pemerintah daerah untuk membentuk dinas perumahan (SKPD) di tiap kabupaten/kota guna mempercepat sinkronisasi data dan pembangunan di lapangan.
Melalui stabilitas pasar yang realistis dan sinergi antara pemerintah, perbankan seperti Bank BTN, dan para pengembang, diharapkan ratusan ribu warga Sulawesi Tengah dapat segera memiliki hunian yang layak demi mencapai kesejahteraan sandang dan pangan yang seimbang.
"Nanti pemenuhan hunian ini akan kita laksanakan secara bertahap kolaborasi dengan pemerintah daerah," pungkas Recky.
Hunian Nyaman
Di sesi lain, Ketua DPD APERSI Sulteng, Muhammad Rizal yang berdampingan dengan Reza Rezaldi selaku anggota pengembang APERSI mengatakan, dalam menjalankan bisnis property, pihaknya mengawasi ketat para pengembang untuk memenuhi standar regulasi yang berlaku dalam menghadirkan hunian nyaman dan layak bagi masyarakat, khususnya MBR.
“Kualitas perumahan kami menjamin semua pengembang yang anggota mentaati aturan soal kualitas tersebut. Kami dari asosiasi selalu menekankan anggota untuk melakukan kerja-kerja sesuai dengan regulasi pemerintah. Kami berupaya tetap ada di jalur yang semestinya,” ujar Rizal.
Meski terdapat sekelumit tantangan yang dihadapi belakangan ini, utamanya soal perizinan dan ketersediaan lahan, pihaknya tetap optimis kebijakan-kebijakan strategis pemerintah dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat agar memiliki hunian layak. Rizal mendorong masyarakat MBR untuk memanfaatkan hal tersebut demi percepatan program 3 juta rumah di Sulteng.
“Dimanfaatkan program-program sekarang, dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan. Karena lahan terbatas, sementara kita masih tergantung pada perumahan yang melekat di lahan, bukan rumah susun. Segera miliki rumah sekarang,” katanya. (mic)
Apa Reaksimu?
