Pemprov Sulsel Ajak Pemda Perkuat UMKM Melalui "Bajubodo"

MAKASSAR, METROSULAWESI.NET- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengajak pemerintah kabupaten/kota memperkuat pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui aplikasi Bajubodo sebagai e-marketplace pengadaan pemerintah daerah.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Sulsel Andi Darmawan Bintang, mengajak seluruh pemda menjadikan Bajubodo sebagai bagian dari gerakan bersama pemanfaatan e-marketplace atau One Marketplace Sulsel, sekaligus memperluas peluang UMKM lokal masuk ke belanja pemerintah.

Ia menambahkan, melalui aplikasi Bajubodo, proses pengadaan kebutuhan perkantoran seperti konsumsi rapat, alat tulis kantor (ATK), hingga berbagai jasa lokal dengan nilai transaksi sampai Rp200 juta dapat dilakukan secara lebih cepat, mudah, transparan dan berbasis digital.

Sementara itu, Kepala Biro PBJ Setda Sulsel, Irawan Dermayasamin Ibrahim, menjelaskan bahwa Bajubodo terus dikembangkan agar dapat dimanfaatkan secara bersama oleh seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Selatan.

Saat ini, aplikasi tersebut juga telah tersedia dalam versi Bajubodo Mobile berbasis Android.

Aplikasi milik Pemprov Sulsel ini digunakan sejak tahun 2023, ayang 30.777 produk dan 1.046 PJ UMKM lokal dengan transaksi 2025 sebesar Rp45,61 miliar.

Menurut Irawan, pengembangan fitur baru, termasuk fitur manajemen fee yang implementasinya tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, diharapkan semakin memperkuat ekosistem pengadaan digital di daerah sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah.

"Selain penguatan digitalisasi pengadaan dan pemberdayaan penyedia serta badan usaha lokal, pengembangan ini diharapkan menjadi alat untuk memudahkan pemantauan penggunaan produk lokal di seluruh kabupaten/kota, sekaligus menjadi sumber PAD baru bagi pemerintah daerah," katanya pada sosialisasi optimalisasi E-Marketplace di Makassar.

Ia juga mengajak seluruh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) kabupaten/kota untuk bersama-sama mendorong pelaku UMKM setempat melalui kurasi produk serta pendampingan kepada pejabat pengadaan agar semakin memanfaatkan Bajubodo dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Patria Susantosa, memberikan arahan mengenai pengelolaan toko daring dalam pengadaan pemerintah.

"Arahan Pak Gubernur dan yang dilakukan oleh Sulsel sudah benar. Yang perlu diperhatikan adalah pengelolaan, kategori barang, hingga monitoring belanja," ujarnya. (ant)