Sulteng Sudah Punya Tiga Sekolah Rakyat
Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) telah memiliki tiga lokasi sekolah rakyat. Hal ini terungkap saat Rapat Koordinasi Penyelarasan Program Sekolah Rakyat dengan Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Tahun 2025, di Palu, Kamis, 20 November.
PALU, METROSULAWESI.NET - Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) telah memiliki tiga lokasi sekolah rakyat. Hal ini terungkap saat Rapat Koordinasi Penyelarasan Program Sekolah Rakyat dengan Pengelolaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Tahun 2025, di Palu, Kamis, 20 November.
Kegiatan dihadiri Wakil Gubernur, dr. Reny A. Lamadjido, Kepala Biro Setjen Kemensos RI selaku Sekretaris Setber Pusat, Kepala Pusdatin Kemensos RI, Kepala OPD lingkup Pemprov Sulteng, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota, dan unsur terkait lainnya.
"Sekolah Rakyat merupakan program nasional berasrama yang ditujukan bagi anak dari keluarga sangat miskin (desil 1–2) sebagai langkah memutus rantai kemiskinan," ungkap Plt Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Farid Rifai Yotolembah.
Program Sekolah Rakyat di Sulawesi Tengah yang telah berjalan tiga lokasi, yaitu; Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 22 Sigi. SRMP ini dikelola Kemensos RI melalui Sentra Nipotowe Palu.
Kemudian, Sekolah Rakyat Nambaso di Palu, dengan 200 peserta didik. Rinciannya, 75 SMP dan 125 SMA. Berikutnya, Sekolah Rakyat Terintegrasi 60 Tojo Unauna yang dikelola Pemkab Touna.
Farid mengatakan saat ini telah dilakukan integrasi Sekolah Rakyat dengan DTSEN yang merupakan bagian dari implementasi Nawacita Presiden terkait pembangunan manusia dan pemerataan dari pinggiran.
“Penyelarasan ini merupakan wujud nyata dari semangat ‘Sulteng Nambaso’ dalam mendukung gerakan 9 Program Berani yang berorientasi pada transformasi dan pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Reny menjelaskan DTSEN menjadi basis data tunggal yang telah terintegrasi dengan data dukcapil, dibangun dari tiga sumber utama: DTKS, P3KE, dan Regsosek.
“Integrasi DTSEN dan Sekolah Rakyat sangat penting agar penetapan peserta, penyusunan kurikulum, dan pendampingan benar-benar sesuai kebutuhan riil masyarakat,” ucap Reny. (mic)
Apa Reaksimu?


