CORE Minta Transfer Teknologi TKA Dievaluasi Seiring Kemudahan Izin

JAKARTA, METROSULAWESI.NET- Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal meminta pemerintah untuk mengevaluasi transfer pengetahuan dan teknologi dari tenaga kerja asing (TKA) kepada tenaga kerja lokal seiring kemudahan perizinan TKA.

Menurut Faisal, kemudahan perizinan TKA perlu diikuti mekanisme yang memastikan masuknya tenaga kerja asing benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kemampuan tenaga kerja Indonesia.

"Harus ada mekanisme supervisi dan pemantauan serta evaluasi terhadap investasi dari waktu ke waktu, sejauh mana transfer teknologi itu sudah dilakukan dengan masuknya tenaga kerja asing," kata Faisal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Pemerintah sebelumnya memangkas proses perizinan TKA menjadi maksimal lima hari melalui integrasi sistem Online Single Submission (OSS) sebagai pintu masuk tunggal layanan perizinan.

Integrasi sistem tersebut direncanakan mulai diterapkan pada akhir September 2026.

Secara umum, Faisal menilai keberadaan TKA sejalan dengan upaya mendorong investasi asing langsung (FDI), karena investasi yang masuk semestinya tidak hanya membawa modal ke Indonesia.

Menurut dia, investasi asing juga perlu menciptakan proses pembelajaran dan transfer teknologi dari luar negeri ke Indonesia, termasuk dari TKA kepada tenaga kerja lokal.

Jika dikaitkan dengan transfer teknologi, Faisal menilai sektor berbasis teknologi tinggi menjadi salah satu bidang yang membutuhkan TKA dengan keahlian dan keterampilan tertentu yang belum tersedia di dalam negeri.

"Sektor-sektor yang terkait dengan teknologi tinggi banyak, mulai dari AI, kemudian sekarang juga ada teknologi hijau yang berkaitan dengan energi terbarukan, baterai kendaraan listrik, dan lain-lain. Ada spesifikasi tertentu yang memang sumber pengetahuan dan penguasaan teknologinya berasal dari luar," katanya.

Faisal juga menyoroti keterbatasan kapasitas riset dan pengembangan (R&D) di dalam negeri sebagai salah satu tantangan bagi Indonesia dalam menciptakan teknologi sendiri.

Menurut dia, alokasi anggaran pemerintah untuk riset dan pengembangan masih relatif kecil, sementara kebijakan yang mendorong sektor swasta meningkatkan inovasi juga masih perlu diperkuat.

Dalam kondisi tersebut, salah satu pilihan yang dapat ditempuh adalah menarik investasi asing sekaligus menyerap teknologi dari luar negeri.

Namun, Faisal mengingatkan Indonesia tetap perlu membangun kemampuan untuk mengembangkan teknologi sendiri dan tidak hanya bergantung pada transfer teknologi negara lain.

"Kalau hanya mengandalkan transfer dari orang lain, kita selamanya hanya menjadi pengikut teknologi dan pengguna teknologi, tidak menciptakan dan menginovasi sendiri," katanya.

Ia mencontohkan sejumlah negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, China, dan Taiwan yang pada tahap awal industrialisasi mengirim sumber daya manusia ke luar negeri untuk mempelajari teknologi, kemudian mengembangkan pengetahuan tersebut di dalam negeri.

Menurut Faisal, Indonesia telah memiliki program yang mengarah pada upaya tersebut melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), termasuk dengan memberikan prioritas pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).

Namun, ia menilai keterkaitan antara lulusan LPDP bidang STEM di luar negeri dan kebutuhan penguasaan teknologi di dalam negeri masih perlu diperkuat.

Para lulusan tersebut, menurut dia, perlu memperoleh kesempatan menempati posisi strategis sesuai bidang keahliannya serta mendapat fasilitas dan apresiasi untuk mengembangkan teknologi di Indonesia.

"Dalam hal penguasaan teknologi, disediakan fasilitas. Kemudian tentunya juga bukan hanya fasilitas, tapi kesempatan dan apresiasi untuk berkarya serta meningkatkan kemampuan teknologi atau STEM di dalam negeri. Itu yang kurang, keterkaitannya," kata Faisal. (ant)