Donggala dan Tolitoli Masuk Pilot Project Program Batas Desa

DONGGALA, METROSULAWESI.NET - Kabupaten Donggala dan Kabupaten Tolitoli di Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai wilayah pilot project Program Batas Desa oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri. 

Penetapan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat memperkuat penanganan dan penataan batas desa secara nasional.

Sekretaris Dirjen Pemerintahan Desa Kemendagri, Murtono, dalam kunjungannya ke Donggala pada Selasa (9/12/2025), menjelaskan bahwa hanya dua provinsi yang dipilih sebagai lokasi percontohan, yaitu Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. 

“Untuk Sulawesi Tengah, kabupaten Tolitoli dan Donggala yang akan kami kunjungi,” ujarnya saat diterima di ruang kerja Wakil Bupati Donggala Taufik Burhan.

Murtono menambahkan bahwa program penugasan batas desa dilaksanakan setiap lima tahun untuk membangun kesiapan pemerintah daerah dalam menangani persoalan penetapan batas wilayah desa. Program ini juga disosialisasikan kepada seluruh kepala dinas PMD di daerah.

Berdasarkan data Kemendagri, fasilitasi batas desa untuk Kabupaten Donggala mencakup 154 dari total 158 desa, sementara Kabupaten Tolitoli difasilitasi untuk 103 desa.

“Kami lakukan sosialisasi dan bimbingan teknis agar pemerintah desa memahami proses penetapan batas secara menyeluruh,” jelas Murtono.

Ia berharap program tersebut dapat mengurangi potensi perselisihan batas desa yang kerap dipicu oleh pemanfaatan sumber daya alam.

“Kegiatan seperti ini diharapkan mampu mengatasi selisih paham tapal batas desa,” katanya. 

Murtono juga mengapresiasi dukungan kuat Pemerintah Kabupaten Donggala terhadap pelaksanaan sosialisasi dan bimtek batas desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Donggala, Fauziah, yang mewakili Wakil Bupati, menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan yang pertama digelar di Kabupaten Donggala. Ia menyebut ada beberapa desa yang tidak dapat mengikuti program tahun ini, seperti Desa Minti Makmur di Kecamatan Riopakava, Desa Talaga di Kecamatan Dampelas, serta Desa Sabang.

Terkait potensi konflik batas desa, Fauziah menegaskan tidak pernah menerima laporan adanya perselisihan selama masa jabatannya.

“Alhamdulillah selama menjabat menjadi kepala dinas PMD tidak pernah ada laporan konflik batas desa. Kita patut bersyukur dan berterima kasih atas adanya program yang disertai bimtek serta sosialisasi dari Kemendagri ini,” ujarnya.

Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Syahril Hantono