Pemprov Siap Jalankan Langkah Pencegahan Korupsi Pertanahan

PALU, METROSULAWESI.NET - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) berkomitmen penuh mempercepat penataan tata kelola pertanahan, sertipikasi aset milik pemerintah daerah, serta pelaksanaan reforma agraria guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus mencegah potensi tindak pidana korupsi.

Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, kepada awak media usai memimpin Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Bidang Pertanahan yang berlangsung di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur Sulteng, Palu, Rabu, 29 Juli 2026.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri secara lengkap oleh jajaran Pemerintah Provinsi Sulteng, para bupati/wali kota se-Sulteng, sekretaris daerah, kepala BPKAD, kepala kantor pertanahan (Kanta) kabupaten/kota se-Sulteng, serta jajaran Direktorat Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian ATR/BPN.

Gubernur Anwar menyampaikan bahwa fokus utama pembahasan meliputi penataan aset-aset kepemilikan pemerintah daerah dan percepatan reforma agraria guna memberikan kepastian alas hak berupa sertipikat tanah bagi masyarakat maupun aset pemerintah.

"Dari hasil evaluasi, kita melihat data sertipikasi aset pemerintah daerah di Sulawesi Tengah ini memang masih sangat minim. Masih banyak aset pemda yang belum bersertipikat," ujar Anwar Hafid.

Anwar mengungkapkan, dalam rapat koordinasi tersebut telah disepakati sembilan langkah strategis yang dirumuskan oleh Kementerian ATR/BPN bersama KPK. Pemprov Sulteng beserta seluruh bupati dan wali kota berkomitmen penuh dan siap untuk mengimplementasikan program percepatan tersebut.

"Kami pemerintah daerah, saya sebagai gubernur bersama para bupati, berkomitmen melaksanakan sembilan program tersebut demi memberikan kepastian alas hak bagi aset-aset Pemda di Sulteng. Tertib administrasi ini juga diharapkan memberi nilai tambah pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor usaha," tegasnya.

Ia menambahkan, pihak pemda dan ATR/BPN juga menindaklanjuti dengan merumuskan langkah-langkah konkret teknis yang membagi secara jelas peran dan tugas BPN serta pemerintah daerah di lapangan.

Sementara itu, pihak KPK melalui Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, menjelaskan bahwa fokus utama kehadiran KPK adalah memastikan koordinasi antar-instansi pelayanan publik dalam hal ini BPN dan Pemda, dapat berjalan optimal. 

Tiga fokus sasaran utamanya adalah perbaikan pelayanan publik, pengelolaan aset daerah, dan optimalisasi penerimaan/pendapatan daerah.

Edi menekankan pentingnya pencegahan korupsi pada tata kelola pertanahan, termasuk mendalami berbagai potensi kerugian atau ketidaksesuaian administrasi, seperti perusahaan yang beroperasi di luar Hak Guna Usaha (HGU) atau minimnya pemanfaatan sertipikat tanah masyarakat agar dapat ditindaklanjuti secara tepat dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah. 

Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Ekonomi Pertanahan Dedi Noor Cahyanto, mengapresiasi kesiapan Pemda Sulawesi Tengah, khususnya Pemprov Sulteng dalam mengimplementasikan sembilan langkah strategis yang dirumuskan oleh Kementerian ATR/BPN bersama KPK. 

"Kita berharap komitmen ini dapat dijalankan dengan baik oleh Pemda Sulawesi Tengah," ucapnya.

Reporter: Michael Simanjuntak 
Editor: Udin Salim