Sulteng Gelontorkan Rp33,73 M untuk Genjot Produksi Perikanan

PALU, METROSULAWESI.NET - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelontorkan anggaran Rp33,73 miliar untuk memperkuat sektor kelautan dan perikanan, terutama dalam meningkatkan produksi ikan, kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, pengelolaan ruang laut, serta pengawasan terhadap pelaku usaha. 

Kepala Bidang Budidaya dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng, Moh. Syafar DB, mengatakan anggaran tersebut disiapkan untuk mendukung sejumlah program strategis di sektor kelautan dan perikanan. 

“Berdasarkan data program dan capaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, total anggaran yang disiapkan untuk sejumlah program kelautan dan perikanan mencapai Rp33,73 miliar,” kata Syafar, Kamis (10/9/2026) 

Menurutnya, anggaran tersebut terbagi dalam lima kelompok utama. Rinciannya, Rp7,62 miliar untuk infrastruktur pelabuhan, Rp15,46 miliar untuk sarana produksi perikanan tangkap, Rp5,16 miliar untuk sarana produksi budidaya dan P2HP, Rp1,85 miliar untuk pengelolaan ruang laut, serta Rp3,64 miliar untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP). 

Pada subsektor perikanan tangkap, pemerintah memprioritaskan peningkatan produksi sekaligus penanggulangan kemiskinan.  

Dukungan infrastruktur antara lain diarahkan ke Pelabuhan Perikanan Mato dengan anggaran Rp1,62 miliar dan Pelabuhan Perikanan Lafeu sebesar Rp6 miliar. 

Selain pembangunan dan penguatan infrastruktur, Pemprov Sulteng mengalokasikan Rp2,26 miliar untuk bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang menyasar 51 rumah tangga. 

Sementara itu, Rp13,20 miliar dialokasikan untuk mendukung peningkatan produksi bagi 114 kelompok nelayan. 

Program tersebut sejalan dengan peningkatan produksi perikanan tangkap di Sulteng. Pada 2024, produksi tercatat 271.865,95 ton. Angka itu meningkat menjadi 328.393,08 ton pada 2025 atau tumbuh sekitar 20,8 persen. 

Donggala menjadi daerah dengan produksi perikanan tangkap tertinggi pada 2025, yakni 80.180,70 ton. Berikutnya Morowali 40.225,30 ton, Banggai Laut 37.438,88 ton, Parigi Moutong 31.534,10 ton, dan Banggai 29.240,50 ton. 

Di sektor perikanan budidaya, Pemprov Sulteng mengalokasikan Rp5,16 miliar untuk sarana produksi budidaya serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. 

Program tersebut mencakup penyediaan sarana budidaya air tawar dengan sistem bioflok, sarana produksi rumput laut bagi rumah tangga miskin, sarana budidaya air payau dan laut, serta sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. 

Dari anggaran tersebut, Rp345 juta dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan bagi 23 rumah tangga miskin.  

Kemudian Rp3,74 miliar untuk peningkatan produktivitas budidaya bagi 46 kelompok pembudidaya, serta Rp1,07 miliar untuk sarana pengolah dan pemasar bagi 23 kelompok. 

Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Sulteng, produksi perikanan budidaya pada 2025 mencapai 330.058,72 ton. Angka tersebut masih bersifat sementara. 

Banggai Kepulauan menjadi daerah dengan produksi budidaya tertinggi, yakni 242.639,99 ton. Disusul Banggai Laut 21.915,83 ton, Parigi Moutong 19.945,35 ton, Donggala 14.771,99 ton, dan Tojo Una-Una 8.921,54 ton. 

Dari sisi kesejahteraan, Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada Januari 2026 tercatat 102,24. Angka tersebut menunjukkan kondisi usaha nelayan relatif menguntungkan. Sementara Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) tercatat 91,43. 

Meski demikian, sektor budidaya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti meningkatnya biaya produksi, fluktuasi harga hasil budidaya, produktivitas yang belum optimal, keterbatasan modal usaha, serta beban konsumsi rumah tangga. (ril/*)