KPPN Poso Pastikan Penyaluran APBN 2025 Berjalan Lancar Menjelang Akhir Tahun Anggaran

POSO, METROSULAWESI.NET- Pekan terakhir di penghujung tahun 2025, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Poso memastikan seluruh proses penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada satuan kerja dan pemerintah daerah berlangsung lancar. 

"Sampai dengan 29 Desember 2025, total penyaluran APBN melalui KPPN Poso tercatat mencapai Rp5,37 triliun (95 %) dari total pagu anggaran sebesar Rp5,65 triliun yang terdistribusi untuk 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una Una, Kabuparen  Morowali dan Kabupaten Morowali Utara," ungkap Yosi Rizal Adyanto, Kepala KPPN Poso, kepada Metrosulawesi, Selasa (30/12).

Realisasi ini  kata dia, dimana peran APBN sebagai instrumen fiskal yang mampu menjaga stabilitas ekonomi wilayah, khususnya dalam mendukung kebutuhan layanan publik dan aktivitas pembangunan di daerah.

Berdasarkan realisasi sampai tanggal 29 Desember 2025, Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp769,63 Miliar dengan rincian:

• Belanja Pegawai: Rp415,9 miliar (100,35%)
• Belanja Barang: Rp267,76 miliar (88,48%)
• Belanja Modal Rp85,92 miliar (97,63%)

Sedangkan, Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp4,6 triliun, menjadi penopang utama dengan realisasi masing masing yaitu:

• Dana Alokasi Umum (DAU): Rp2,24 triliun (92,37%)
• Dana Bagi Hasil (DBH): Rp1,26 triliun (97,48%)
• Dana Transfer Khusus Rp659,87 miliar (97,77%)
• Dana Desa: Rp394,63 miliar (91,77%)
• Dana Insentif fiskal: Rp42,54 Miliar (100%)

Kepala KPPN Poso, Yosi Rizal Adyanto menyampaikan bahwa kelancaran penyaluran APBN menjelang akhir tahun menjadi faktor penting dalam menjaga aktivitas ekonomi di daerah. Realisasi TKDD mencerminkan kuatnya dukungan fiskal pemerintah pusat dalam menjaga kesinambungan pelayanan publik dan pembangunan wilayah.

Ditambahkan pula sampai dengan tanggal 29 desember 2025, KPPN Poso telah menerbitkan 20.600 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Di sisa waktu sampai dengan 31 Desember KPPN Poso masih akan menyalurkan dana antara lain untuk belanja modal dan penyaluran DAU penggajian PPPK Daerah.

Kepala KPPN Poso menegaskan pentingnya capaian realisasi anggaran yang diikuti dengan peningkatan kualitas belanja. Belanja negara diharapkan tidak hanya mencapai target realisasi, tetapi juga memberikan keluaran dan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini membutuhkan perencanaan, koordinasi, dan eksekusi belanja yang baik agar APBN berfungsi optimal sebagai salah satu instrumen pertumbuhan ekonomi di daerah. (pul)