Fraksi NasDem Pertanyakan Sinkronisasi Proyek Jalan Bupati Donggala di APBD-P 2026
Sembilan fraksi di DPRD Kabupaten Donggala memberikan beragam tanggapan atas pengantar nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026. Nota keuangan tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, pada Senin (14/9).
DONGGALA, METROSULAWESI.NET - Sembilan fraksi di DPRD Kabupaten Donggala memberikan beragam tanggapan atas pengantar nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2026. Nota keuangan tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, pada Senin (14/9).
Fraksi Partai NasDem, melalui juru bicaranya Irianti Arnol, menyatakan bahwa penyampaian rancangan perubahan anggaran ini merupakan bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurut Irianti, Perubahan APBD bukan sekadar pergeseran angka-angka di atas kertas dokumen anggaran. Melainkan, menjadi instrumen krusial untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan kondisi fiskal, dinamika pembangunan, kebutuhan riil masyarakat, serta capaian program yang sedang berjalan.
"Saudari Bupati menyampaikan bahwa peningkatan belanja diarahkan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan daerah, serta kebutuhan prioritas masyarakat dalam APBD-P 2026. Pemerintah Daerah juga menyadari adanya keterbatasan fiskal. Karena itu, setiap rupiah anggaran harus dikelola secara cermat demi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ujar Irianti Arnol dalam sidang paripurna, Selasa (15/9) sore.
Di satu sisi, Fraksi NasDem memahami kondisi fiskal daerah yang terbebani oleh belanja wajib dan mengikat, salah satunya untuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Di sisi lain, NasDem tetap mengapresiasi dan mendukung program bupati dalam membangun proyek-proyek infrastruktur jalan demi memuluskan transportasi serta aktivitas ekonomi warga.
Berdasarkan pidato bupati, program fisik pembangunan yang direncanakan meliputi perbaikan sejumlah ruas jalan strategis, di antaranya: Jalan Towale–Pusat Laut, Kaluku–Kulolu, Kulolu–Boneoge, Malino–Bambakanini, Lalombi–Salumpaku, Limboro–Bambarimi, Watatu–Tanampulu, Tanampulu–Malino, Malino–Ngovi, Malonas 1–Malonas 3, Bina Mukti–Rerang, Kamonji–Manimbaya, dan Labuan–Panimba
Kendati mendukung, Fraksi NasDem memberikan catatan kritis yang cukup tajam terhadap rincian proyek infrastruktur tersebut.
"Sangat disayangkan, Fraksi NasDem belum melihat adanya program super prioritas di antara program prioritas lainnya. Dari beberapa ruas jalan yang disampaikan di atas, masih banyak jalan di kantong-kantong kemiskinan dan wilayah terisolasi yang seharusnya mendapatkan perhatian jauh lebih serius dari pemerintah daerah," tutur Irianti.
Bahkan yang lebih krusial, Fraksi NasDem menyoroti adanya masalah sinkronisasi data pada dokumen perencanaan daerah.
"Lebih parah lagi, Fraksi NasDem melihat bahwa ruas-ruas jalan yang direncanakan di atas ternyata belum terakomodir di dalam rencana kerja, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD-P, maupun di dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)," pungkasnya.
Reporter: Tamsyir Ramli
Editor: Udin Salim
Apa Reaksimu?
